Presiden Prabowo Subianto (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
Usulan pembentukan Kabinet Watch dinilai penting untuk membuka ruang dialog antara jajaran kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan kelompok masyarakat kritis.
Menurut pengamat politik, Adi Prayitno, publik perlu mendapatkan informasi yang lebih terbuka mengenai kinerja para menteri, wakil menteri, dan kepala badan selama menjalankan tugas pemerintahan. Gagasan tersebut mencuat setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu menyoroti masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui nama-nama pejabat setingkat menteri maupun memahami secara jelas pekerjaan dan capaian mereka.
“Banyak sekali publik yang tidak tahu siapa nama-nama menteri itu. Dan yang paling penting, bukan hanya soal nama yang tidak diketahui dari pejabat-pejabat pemerintahan hari ini selevel menteri dan pembantu presiden, tapi yang paling penting banyak sekali publik itu bertanya soal kinerja mereka, apa sih kerjaan menteri-menteri itu,” kata Adi, Kamis, 22 Oktober 2026.
Menurutnya, Kabinet Watch dapat menjadi sarana komunikasi politik untuk menyampaikan capaian pemerintah sekaligus menampung kritik dan masukan dari masyarakat. Adi mengusulkan agar forum tersebut diselenggarakan secara berkala melalui siaran langsung di YouTube, televisi, atau media lain yang kredibel.
Frekuensinya bisa setiap dua pekan atau sebulan sekali, dengan menghadirkan menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk berdialog langsung dengan aktivis, mahasiswa, pegiat demokrasi, serta kelompok kritis.
Melalui forum tersebut, pemerintah dapat memaparkan program dan hasil kerja, sementara masyarakat diberi kesempatan menyampaikan kritik serta menguji data yang disampaikan kedua belah pihak.
Adi menilai mekanisme dialog terbuka diperlukan karena terdapat perbedaan narasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Di satu sisi, pejabat pemerintah menyampaikan berbagai capaian selama dua tahun pemerintahan. Di sisi lain, kritik mengenai kinerja dan kebijakan pemerintah juga terus bermunculan.
Karena itu, menurutnya, perbedaan pandangan tersebut sebaiknya diselesaikan melalui pertukaran informasi dan verifikasi data, bukan sekadar saling membalas pernyataan.
“Kalau ada kritik, misalnya dari kalangan aktivis, pegiat demokrasi dan mahasiswa bahwa si Menteri A ini tidak bisa bekerja dengan baik, tinggal dikonfirmasi apakah data yang disampaikan oleh para pegiat demokrasi dan mahasiswa itu terkonfirmasi valid atau justru memang itu adalah hal-hal yang sifatnya faktual,” ujarnya.
Adi menegaskan, Kabinet Watch bukan semata-mata menjadi ruang sosialisasi capaian pemerintah, melainkan juga wadah untuk menguji informasi, mempertemukan gagasan, dan memperjelas persoalan yang selama ini memicu perdebatan antara pemerintah dan kelompok kritis.
Dengan dialog yang berlangsung terbuka dan berkala, masyarakat diharapkan dapat mengetahui kinerja para pembantu presiden secara lebih jelas, sementara pemerintah memperoleh masukan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan.
“Ketimbang bersahut-sahutan tidak berkesudahan dan tidak ada ujung-ujungnya,” pungkasnya.
