Berita

Ulama HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur. (Foto: Dok. Pribadi)

Politik

Gus Lilur Minta KPK Usut Dugaan Aliran Dolar di Muktamar NU

MINGGU, 11 OKTOBER 2026 | 16:06 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Dugaan transaksi uang untuk memengaruhi pemilihan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diminta ditelusuri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permintaan itu disampaikan ulama HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menyusul informasi yang diterimanya dari dua ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) terkait dugaan pemberian uang dalam rangkaian Muktamar NU.

Dalam tulisannya berjudul “Rais Aam PBNU Buruk, Ngamuk ala Cakades Terpuruk”, Gus Lilur mengungkap dugaan pemberian uang muka atau down payment (DP) kepada sejumlah pihak, hingga dugaan pemberian tas ransel yang disebut berisi uang masing-masing 200.000 Dolar AS kepada enam anggota AHWA.


Khalilur mengaku memperoleh informasi tersebut dari dua ketua PCNU yang identitasnya disamarkan. Keduanya disebut menceritakan dugaan transaksi itu saat berbincang dengan Gus Lilur dan dua ketua PWNU di sebuah hotel di Jakarta.

Seluruh informasi tersebut masih berupa keterangan yang disampaikan Gus Lilur berdasarkan cerita pihak lain. Belum ada bukti independen dalam informasi yang tersedia untuk memastikan terjadinya transaksi maupun keterlibatan pihak-pihak yang disebut.

Dugaan Uang untuk Memengaruhi Pilihan AHWA

Menurut cerita yang diterima Gus Lilur, kedua ketua PCNU tersebut termasuk dalam rombongan yang diduga dikumpulkan Nusron Wahid di Hotel Royal Kuningan, Jakarta.

Gus Lilur menyebut, pemberian uang diduga dilakukan melalui mekanisme DP yang kemudian dilunasi di Hotel Fatma, Jombang. Uang tersebut disertai arahan agar rais syuriah di wilayah masing-masing memasukkan KH Miftachul Akhyar dalam paket pilihan AHWA.

Namun, hasil pemilihan anggota AHWA sebagaimana dicantumkan Gus Lilur dalam tulisannya menunjukkan Miftachul Akhyar memperoleh 350 suara. Perolehan itu berada di bawah KH Nurul Huda Djazuli dari Ploso yang meraih 485 suara, dengan selisih 135 suara.

Gus Lilur menduga ketidaksesuaian hasil tersebut memicu kekecewaan pihak-pihak yang disebut terlibat dalam pemberian uang.

Ia juga mengaitkan selisih suara itu dengan perkiraannya bahwa lebih dari 100 PCNU tidak mengikuti arahan yang diduga diberikan. Namun, angka tersebut merupakan perkiraan Gus Lilur, bukan jumlah penerima uang yang telah teridentifikasi atau terverifikasi.

Gus Lilur juga mengungkapkan dugaan pemberian uang kepada enam anggota AHWA terpilih menjelang pemilihan Rais Aam. Ia mengklaim ada upaya pengumpulan enam anggota AHWA dan disebut mendapat tas ransel berisi 200.000 Dolar AS. Jika klaim tersebut benar, total uang yang disebut dalam cerita itu mencapai 1,2 juta Dolar AS.

"Saya menduga pemberian uang itu untuk memengaruhi dukungan dalam pemilihan Rais Aam," kata Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 11 Oktober 2026.

Dugaan Pembukaan Kotak Suara

Cerita yang diterima Gus Lilur juga mencakup dugaan pembukaan kembali kotak suara pemilihan anggota AHWA setelah pemungutan suara. Sejumlah pihak juga disebut mengembalikan DP karena pilihan mereka tidak sesuai dengan arahan yang diberikan.

Jika informasi tersebut benar, Gus Lilur menilai masalah utama bukan lagi soal kekecewaan kandidat yang kalah, melainkan menyangkut kerahasiaan suara, kebebasan memilih, dan integritas pemilihan di lingkungan NU.

Gus Lilur secara khusus meminta KPK menelusuri dugaan sumber dana yang disebut digunakan untuk memengaruhi pemilihan AHWA dan Rais Aam. Sebab ia khawatir dana tersebut bersumber dari hasil korupsi yang dikaitkannya dengan Nusron Wahid.

Khalilur menyatakan percakapannya dengan empat orang di hotel tersebut terekam CCTV. Ia juga meyakini dua ketua PCNU yang menjadi sumber ceritanya bersedia memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum.

Meski demikian, rekaman CCTV pertemuan itu, jika tersedia, tidak otomatis membuktikan kebenaran dugaan transaksi yang diceritakan dalam pertemuan tersebut. Bagi Khalilur, dugaan pemberian uang untuk memengaruhi pilihan harus ditelusuri secara objektif.

"Jika terbukti terdapat pelanggaran, pertanggungjawaban harus dijalankan sesuai ketentuan hukum dan aturan organisasi," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya