Berita

Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)

Politik

Partai Koalisi Tak Bisa Lepas Tangan soal Ijazah Gibran

MINGGU, 11 OKTOBER 2026 | 00:04 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sejumlah partai pengusung harus ikut mempertanggungjawabkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Aktivis Forum Sipil Bersuara (Forsiber) Hamdi Putra mengatakan, polemik surat penyetaraan, persyaratan pendidikan dan asal-usul pengecualian dalam Peraturan KPU (PKPU) tidak layak dibebankan seluruhnya kepada Kemendikbud dan KPU, sementara pihak yang memilih, menyepakati, dan mendaftarkan pasangan calon berada di luar pemeriksaan.

Menurut Hamdi, partai pengusung memiliki kewajiban dalam proses pendaftaran. Pasal 229 ayat (1) huruf g UU Pemilu mewajibkan partai atau gabungan partai menyertakan kelengkapan persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 227. Adapun Pasal 230 menempatkan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pada KPU.


"Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa pencalonan melibatkan tanggung jawab pengusul dan pemeriksa," kata Hamdi, dikutip Minggu 11 Oktober 2026.

Karena itu, lanjut Hamdi, partai-partai pengusung harus menjelaskan dokumen pendidikan yang mereka terima, pemeriksaan yang dilakukan sebelum pendaftaran, dan dasar untuk menyatakan Gibran memenuhi persyaratan. 

"Persetujuan politik atas seorang calon harus disertai kesungguhan memastikan persyaratan jabatan yang akan diembannya," kata Hamdi.

Tanggung jawab setiap pihak harus ditetapkan secara jelas. Kementerian penerbit surat penyetaraan menjelaskan dasar pengakuan pendidikan, KPU menjelaskan aturan dan verifikasi pencalonan.

"Kesalahan hukum maupun keterlibatan pribadi tetap harus dibuktikan melalui proses yang berwenang," kata Hamdi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya