Berita

Ilustrasi

Hukum

YLBHI Minta Polresta Solo Hentikan Dugaan Kriminalisasi Kasus Perdata jadi Pidana

SABTU, 10 OKTOBER 2026 | 15:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Polresta Surakarta, Jawa Tengah, diminta untuk menghentikan dugaan kriminalisasi kasus perdata menjadi pidana terhadap Illiah dan suaminya Nanang Henky Suharto.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur memandang, perkara perdata berubah menjadi pidana adalah tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 

Hal ini disampaikan Isnur menyikapi surat terbuka Illiah kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto terkait dugaan kriminalisasi yang dilakukan oknum penyidik di Polresta Surakarta terhadap dirinya dan suaminya dalam perkara perdata yang menjadi pidana.


“Pemidanaan terhadap perkara perdata itu terlarang, hati-hati kepolisian mencoba mempidanakan pihak atau orang yang bermasalah dengan utang piutang,” kata Isnur kepada wartawan, Sabtu 10 Oktober 2026.

Bagi Isnur, dari surat terbuka yang disampaikan Illiah, perkara yang terjadi ada persoalan perdata, dalam hal ini utang-piutang yang kemudian berkembang menjadi belum terpenuhinya perjanjian seperti yang disepakati kedua pihak.

“Itu masalah perdata, ketika tidak terpenuhinya perjanjian itu dilakukan wanprestasi, maka gugat wanprestasi, bukan pemidanaan,” papar Isnur.

Isnur pun mengimbau penyidik di Polresta Surakarta untuk memperhatikan perkara tersebut secara seksama dan memperhatikan pedoman Kapolri dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tetap memegang teguh prinsip HAM.

Dia juga meminta Divpropam maupun Irwasda dan Irwasum Polri untuk memeriksa para oknum penyidik di Polresta Surakarta yang mempidanakan perkara tersebut. 

“Divpropam, Irwasda dan Irwasum harus turun menginvestigasi mengapa memidana hal perdata,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam surat terbuka ke Presiden Prabowo dan Kapolri Suyudi, Illiah menyampaikan ia bersama suaminya mengalami dugaan kriminalisasi di mana murni urusan sengketa perdata (utang-piutang/dana talangan) dipaksakan menjadi tindak pidana oleh oknum kepolisian di Polresta Surakarta. 

“Saya dan suami saya menjadi korban dugaan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum di jajaran Polresta Surakarta," tulis Illiah.

"Kami mengalami dugaan kriminalisasi di mana murni urusan sengketa perdata (utang-piutang/dana talangan) dipaksakan menjadi tindak pidana, dan institusi penegak hukum diduga kuat digunakan sebagai alat penekan layaknya debt collector,” tuturnya lagi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya