Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Kementerian Keuangan telah menggelontorkan anggaran Rp376,8 triliun untuk belanja subsidi dan kompensasi energi hingga 30 September 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi tersebut mencapai 84,3 persen dari target APBN dan naik 54,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp244,6 triliun, yang sebagian besar dibayarkan kepada PT Pertamina (Persero) serta PT PLN (Persero).
“Subsidi dan kompensasi yang kita bayarkan tahun 2026 ini per September itu lebih tinggi dibandingkan yang dibayarkan per September tahun lalu. Tahun lalu baru dibayarkan Rp244,6 triliun, tahun ini sudah kita bayarkan Rp376,8 triliun dan pembayaran kompensasi itu sekarang dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu, 10 Oktober 2026.
Dari total tersebut, realisasi pembayaran subsidi tercatat Rp222,5 triliun, sedangkan pembayaran kompensasi mencapai Rp154,4 triliun.
Penambahan alokasi yang mencapai Rp132,2 triliun ini disebut memberi ruang bagi Pertamina dan PLN untuk mempertahankan kualitas layanan tanpa terbebani persoalan likuiditas.
“Ini tentu kita maksudkan supaya PLN dan Pertamina memiliki keleluasaan cash supaya bisa terus menyediakan barang-barang yang memang harganya diatur oleh pemerintah,” tegasnya.
Ia menjelaskan peningkatan realisasi tersebut juga dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah, hingga meningkatnya volume penyaluran BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.
Menurutnya, dinamika geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia turut menjadi faktor yang dapat meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi energi. Indonesia, kata Suahasil, memiliki pengalaman menghadapi tekanan serupa saat konflik Rusia-Ukraina pada 2022.
Di sisi lain, peningkatan penyaluran sejumlah barang bersubsidi juga mendorong kenaikan realisasi anggaran. Penyaluran BBM bersubsidi hingga September 2026 mencapai 13,4 juta kiloliter (kl), naik 9,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 12,28 juta kl.
Penyaluran LPG 3 kilogram tercatat 5,76 juta kilogram, tumbuh 2,2 persen dari sebelumnya 5,63 juta kilogram. Sementara itu, jumlah pelanggan penerima subsidi listrik mencapai 43,4 juta, meningkat 2,1 persen dibandingkan tahun lalu sebanyak 42,4 juta pelanggan.
Kenaikan lebih tinggi terjadi pada penyaluran pupuk bersubsidi yang mencapai 6,6 juta ton, atau tumbuh 15,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,7 juta ton.
Adapun penyaluran subsidi kredit usaha rakyat (KUR) meningkat 7,9 persen, dari 3,5 juta debitur pada September 2025 menjadi 3,7 juta debitur pada September 2026.
Suahasil menilai, peningkatan pemanfaatan berbagai barang dan fasilitas bersubsidi menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berjalan. Melalui APBN, pemerintah berupaya melindungi masyarakat sekaligus menopang kegiatan ekonomi.
“Ini adalah cara kita mengelola APBN untuk melindungi masyarakat. Kalau masyarakat terus bekerja menggunakan BBM, LPG, listrik, pupuk, KUR, itu berarti APBN-nya juga menumbuhkan kegiatan ekonomi,” tandasnya.
