Berita

Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Makro

Hasil Audit BPK Harus jadi Basis Keputusan Dividen Danantara

SABTU, 10 OKTOBER 2026 | 04:24 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Politisi Senior PKS Mulyanto menyarankan pemerintah tidak mengembalikan dividen BUMN ke dalam Danantara. Pasalnya hingga saat APBN dibahas, proses audit keuangan Danantara oleh BPK belum tuntas. 

Menurut Mulyanto, pemerintah perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian. 

"Persoalannya bukan pada ada atau tidaknya kewenangan Danantara mengelola dividen, melainkan pada ketepatan waktu dan basis pengambilan keputusannya,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.


“Ketika audit BPK atas Laporan Keuangan Konsolidasi Danantara 2025 masih berlangsung, keputusan strategis menyangkut dividen BUMN sebaiknya tidak dikunci terlalu jauh sebelum kondisi keuangan Danantara dapat dibaca secara utuh," tambahnya.

Mulyanto menegaskan audit pertama BPK terhadap Danantara mempunyai arti sangat penting. Dari sanalah pemerintah dan DPR akan memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kualitas aset, kewajaran valuasi, sistem pengendalian internal, transaksi antar-entitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta berbagai risiko dalam konsolidasi BUMN. 

“Karena itu, hasil audit semestinya menjadi salah satu basis utama pengambilan kebijakan, bukan sekadar dokumen yang datang setelah kebijakan telanjur diputuskan,” imbuh dia.
    
Ditambahkannya, Dividen BUMN selama ini merupakan salah satu sumber PNBP. Ketika dividen tersebut tidak masuk APBN, terdapat ruang fiskal yang berkurang dan harus dikompensasi melalui sumber lain, baik pajak, PNBP lainnya, efisiensi belanja maupun pembiayaan. Karena itu, keputusan menahan dividen di Danantara bukan semata-mata keputusan korporasi, tetapi juga mempunyai konsekuensi fiskal yang perlu dihitung secara transparan.
    
"Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka berapa kebutuhan investasi Danantara, berapa target imbal hasilnya, dan bagaimana perbandingannya dengan opportunity cost yang harus ditanggung APBN. Jangan sampai negara melepaskan penerimaan yang relatif pasti hari ini untuk mengejar hasil investasi yang belum mempunyai ukuran keberhasilan yang transparan dan terukur," jelasnya. 
    
Hal ini, lanjut Mulyanto, semakin penting mengingat Danantara mempunyai kewenangan dan cakupan pengelolaan aset yang sangat besar. Lembaga dengan karakter superbody seperti ini dengan sendirinya menuntut standar transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang juga ekstra. 

“Semakin besar kekuasaan mengelola aset dan uang negara, semakin kuat pula mekanisme checks and balances yang dibutuhkan. Fleksibilitas investasi tidak boleh berarti berkurangnya keterbukaan dan auditabilitas,” beber dia.
    
Masih kata Mulyanto, pemerintah sebaiknya tidak mengunci kebijakan dividen Danantara hingga 2027 sebelum hasil audit BPK tersedia. Urutannya mestinya jelas: audit, mengetahui kondisi riil, memperbaiki tata kelola bila diperlukan, menghitung kebutuhan investasi dan target return, baru menentukan secara rasional berapa dividen yang ditahan dan berapa yang dikembalikan kepada negara. 

"Audit harus menjadi basis keputusan, bukan sekadar datang sesudah keputusan. Dan untuk sebuah lembaga superbody, pengawasan biasa jelas tidak cukup," tandasnya. 

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria sebelumnya mengatakan proses pemeriksaan oleh BPK saat ini masih berlangsung setelah laporan keuangan unaudited 2025 diserahkan pada 20 Juli lalu.

Sementara dari pihak swasta telah dilakukan audit oleh salah satu perusahaan auditor big four yaitu EY (Ernst & Young).

“Insya Allah mudah-mudahan bulan ini selesai ya,” kata Dony usai diskusi yang digelar IKA FIKOM UNPAD di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, dikutip Sabtu, 3 Oktober 2026.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya