Komisi VIII DPR Minta Pelayanan Haji 2027 Lebih Baik

Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah. 

Pemerintah diminta memastikan persoalan pelayanan yang berulang setiap tahun tidak kembali terjadi.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Dini Rahmania, menegaskan bahwa kenaikan biaya penyelenggaraan haji harus sejalan dengan perbaikan layanan yang dirasakan langsung oleh jemaah.

"Kita tentu berharap kenaikan biaya penyelenggaraan ini diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Jangan sampai biaya meningkat, tetapi jemaah masih menghadapi persoalan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya," ungkap Dini kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.

Dini pun menyoroti pelayanan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Menurutnya, penyelenggara haji harus memastikan seluruh kebutuhan jemaah di kawasan tersebut dipersiapkan secara optimal, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, fasilitas pendukung hingga kesiapan petugas.

"Komponen pelayanan Armuzna sudah masuk dalam penyelenggaraan haji, sehingga harus dipastikan kualitasnya benar-benar meningkat. Mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, fasilitas, sampai kesiapan petugas harus dipersiapkan dengan lebih baik," kata Dini.

Dini menambahkan, setelah kesepakatan biaya haji dicapai, DPR memiliki tanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Pengawasan tersebut tidak boleh hanya berfokus pada aspek pembiayaan, tetapi juga harus memastikan jemaah memperoleh pelayanan yang layak.

Legislator NasDem ini berharap penyelenggaraan haji 2027 mampu memberikan kenyamanan lebih baik bagi jemaah dalam menjalankan ibadah, sekaligus menjaga agar beban biaya yang ditanggung tidak semakin memberatkan.

"Saya ingin haji 2027 tidak hanya lebih ringan dari sisi beban yang dibayarkan jemaah, tetapi juga lebih baik dari sisi pelayanan," pungkas Dini.