Berita

Ilustrasi. (Foto: RMOLBanten)

Parlemen

DPR: Wacana Siswa Tak Otomatis Naik Kelas Harus Dikaji Matang

SABTU, 10 OKTOBER 2026 | 01:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang membuka peluang penerapan kebijakan siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun 2027, direspons Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Hilman Mufidi atau Gus Hilman. 

Ia mengatakan rencana kebijakan tersebut harus dikaji secara mendalam dan komprehensif sebelum diterapkan. Hal ini penting agar perubahan sistem kenaikan kelas tidak menimbulkan persoalan baru dalam proses pembelajaran di sekolah.

Menurutnya, kebijakan tidak otomatis naik kelas merupakan perubahan mendasar dari sistem yang selama ini berjalan. Karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari kesiapan sekolah, kompetensi guru, metode pembelajaran, hingga pemahaman siswa dan orang tua.


“Selama ini, sistem yang berjalan cenderung membuat siswa merasa bahwa mereka akan tetap naik kelas. Kalau kebijakan ini diterapkan, tentu ada perubahan paradigma yang cukup besar. Karena itu, sekolah, guru, siswa, dan orang tua harus dipersiapkan agar bisa beradaptasi dengan baik,” kata Gus Hilman kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.

Ia menilai, penerapan kebijakan tersebut tidak boleh semata-mata berorientasi pada penahanan kenaikan kelas bagi siswa yang belum mencapai standar. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan yang memadai untuk memperbaiki kemampuan akademiknya.

Gus Hilman juga menekankan pentingnya pendampingan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Guru harus mampu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi setiap anak, memberikan bimbingan tambahan, serta menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

“Jangan sampai kebijakan ini hanya dimaknai sebagai hukuman bagi siswa yang belum memenuhi standar. Yang paling penting adalah bagaimana sekolah membantu mereka memperbaiki kemampuan, mengejar ketertinggalan, dan mencapai kompetensi yang diharapkan,” tegasnya.

Gus Hilman mengatakan, kebijakan tersebut perlu disertai standar penilaian yang jelas, objektif, dan transparan. Dengan demikian, keputusan kenaikan kelas tidak didasarkan pada pertimbangan subjektif, tetapi benar-benar mengacu pada capaian kompetensi siswa.

Ia juga meminta pemerintah memastikan kesiapan tenaga pendidik dan fasilitas pembelajaran sebelum kebijakan diberlakukan. 

“Jangan sampai guru dibebani tanggung jawab tambahan tanpa dukungan sistem evaluasi dan pendampingan yang memadai,” pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya