Berita

Kolase politisi senior PKS Mulyanto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

PKS Minta Pimpinan DPR Respons Aspirasi Warga soal Polemik Gibran

SABTU, 10 OKTOBER 2026 | 00:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Politisi senior PKS, Mulyanto, minta Pimpinan DPR segera merespons secara resmi aspirasi masyarakat terkait polemik keabsahan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. 

Mulyanto menyebut Pimpinan DPR perlu mengkaji putusan MK tentang kedudukan Gibran yang diketahui tidak memenuhi syarat saat mengikuti Pilpres 2024. 

Ia menyebut DPR punya tanggung jawab konstitusi untuk menyikapi putusan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku.  


"Polemik terkait Gibran Rakabuming Raka belum sepenuhnya hilang dari ingatan publik. Setidaknya ada tiga isu yang pernah menimbulkan kegaduhan nasional, yakni polemik syarat usia calon wakil presiden, isu akun Fufufafa, serta persoalan syarat pendidikan atau ijazah,” kata Mulyanto dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Jumat malam, 9 Oktober 2026.

“Dalam beberapa hari ke depan saya kira arah aspirasi masyarakat akan semakin terlihat. Publik tentu menginginkan kejelasan, bukan persoalan yang terus menggantung,” tambahnya.

Mulyanto berharap DPR dapat merespons aspirasi tersebut secara bijaksana sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya. Lembaga perwakilan tidak boleh menutup mata terhadap pertanyaan publik yang berkembang luas dan sekarang semakin jelas dengan munculnya fakta hukum dalam putusan MK.

Ia menegaskan PKS sendiri sudah menyampaikan sikap politiknya untuk mendorong DPR menyelesaikan persoalan tersebut secara tuntas, transparan, dan sesuai koridor konstitusi. 

"Bagi kita, ini bukan soal suka atau tidak suka secara personal kepada seseorang. Ini soal bagaimana institusi demokrasi bekerja, bagaimana hukum dijalankan, dan bagaimana kepercayaan publik dijaga. Ini kan soal etika demokrasi, etika berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Ia menambahkan, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang menyembunyikan persoalan, melainkan demokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan melalui mekanisme konstitusional yang bermartabat. 

"Demokrasi harus semakin baik dari hari ke hari. Kritik, pengawasan, klarifikasi, dan pertanggungjawaban justru merupakan bagian dari proses pendewasaan demokrasi," tegas dia.

Terkait kemungkinan adanya aspek pidana dalam berbagai perkara yang dipersoalkan publik, Mulyanto meminta aparat penegak hukum untuk bertindak secara profesional dan proaktif, apabila memang terdapat fakta serta bukti yang memenuhi unsur hukum. 

"Jangan mendahului kesimpulan, tetapi jangan pula pasif. Bila ada dugaan tindak pidana, biarkan hukum bekerja secara objektif, transparan, dan tanpa intervensi," tegasnya lagi.

Lanjut Mulyanto, penyelesaian yang terang justru akan baik bagi semua pihak, termasuk bagi Wapres Gibran sendiri. 

"Negara tidak boleh memelihara teka-teki terlalu lama. Dalam kehidupan publik, kejelasan adalah bagian dari keadilan. Dan keadilan adalah fondasi kepercayaan kepada demokrasi," tandasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya