Berita

Ilustrasi. (Foto: Istimewa)

Bisnis

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

JUMAT, 09 OKTOBER 2026 | 22:18 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pasca diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang Percepatan Program Penataan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN pada 15 Juni 2026, pemerintah mendorong penyederhanaan struktur perusahaan negara untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, tata kelola, serta fokus pada bisnis utama.

Namun, arah penyederhanaan tersebut perlu dicermati kesesuaiannya dengan pengaturan baru yang mengarahkan penyelenggaraan outsourcing BUMN melalui anak perusahaan.

Di satu sisi pemerintah sedang mengurangi jumlah entitas BUMN, sementara di sisi lain terdapat pengaturan yang bertumpu pada keberadaan anak perusahaan.


Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa 6 Oktober 2026, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur penguatan perlindungan pekerja outsourcing di BUMN melalui kewajiban penyelenggaraan alih daya oleh anak perusahaan.

Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, pada Kamis, 8 Oktober 2026 menyampaikan bahwa jumlah entitas dalam ekosistem BUMN ditargetkan berkurang dari sekitar 1.074 menjadi sekitar 200 perusahaan pada akhir 2026.

Konsolidasi tersebut mencakup penggabungan, restrukturisasi, divestasi, hingga penutupan entitas usaha sebagai bagian dari penyederhanaan struktur perusahaan negara.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Yanuar Effendi mengatakan bahwa penyelenggaraan outsourcing di lingkungan BUMN saat ini memiliki beragam bentuk.

Sebagian dikelola oleh anak perusahaan BUMN, sebagian melalui unit usaha yang dibentuk oleh entitas afiliasi BUMN, seperti dana pensiun, dan sebagian lainnya oleh perusahaan penyedia jasa di luar kelompok BUMN.

Menurut Yanuar, hal terpenting bukan pada status perusahaan penyedia, melainkan kepatuhan terhadap regulasi serta kemampuan BUMN memilih pengelola layanan yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan.

“Ketika pengelolaan alih daya diserahkan kepada pihak yang lebih profesional, memiliki kompetensi, kapabilitas, kapasitas, serta sistem yang lebih mapan, hal itu justru akan sangat membantu BUMN,” kata Yanuar kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.

Ia menambahkan, pengaturan yang hanya berfokus pada anak perusahaan perlu mempertimbangkan keberagaman bentuk pengelolaan layanan yang telah berjalan di lingkungan BUMN, termasuk melalui entitas afiliasi dan penyedia jasa profesional lainnya.

Dengan demikian, keselarasan pengaturan outsourcing dengan program penyederhanaan BUMN perlu menjadi perhatian agar penguatan perlindungan pekerja tetap berjalan seiring dengan efisiensi dan kebutuhan operasional perusahaan negara.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya