Defisit BPJS Kesehatan Bikin Pemerintah Rogoh Rp20 Triliun

Pemerintah mengucurkan tambahan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan guna menjaga keberlangsungan layanan kesehatan dan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan di tengah kondisi defisit.

Tambahan anggaran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2026. Adapun proses pencairan dilakukan dua tahap, yakni Rp10 triliun pada Oktober dan Rp10 triliun pada November 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, tambahan dana diperlukan agar BPJS Kesehatan tetap mampu melayani peserta dan memenuhi kewajiban pembayaran klaim pelayanan kesehatan.

“Suntikan tambahan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp20 triliun. Cair bulan ini Rp10 triliun, bulan depan akan kita cairkan lagi Rp10 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.

Dukungan fiskal tersebut diberikan karena kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan terus berjalan, sementara kondisi keuangan BPJS Kesehatan membutuhkan tambahan dana.

“BPJS Kesehatan defisit, lalu supaya BPJS Kesehatan bisa terus melayani masyarakat, terus membayari fasilitas kesehatan, dia membutuhkan tambahan suntikan,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan sekitar Rp47 triliun dari APBN untuk membayar iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI). Dengan tambahan Rp20 triliun tersebut, dukungan APBN yang disebut Suahasil untuk pembiayaan BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp67 triliun hingga Rp68 triliun.

“Jadi ibaratnya tuh, dari APBN-nya sekarang ada Rp47 triliun untuk PBI plus Rp20 triliun untuk suntikan. Jadi, kira-kira dari APBN itu sekarang menjadi Rp67-68 triliun,” pungkasnya.