Berita

Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Pemerintahan

Pemerintah Tarik Utang Rp494,3 Triliun hingga September 2026

JUMAT, 09 OKTOBER 2026 | 20:08 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp494,3 triliun hingga akhir September 2026. Realisasi tersebut mencapai 59,4 persen dari target APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pembiayaan utang tersebut masih berjalan sesuai rencana. Pemerintah terus memperhitungkan kebutuhan kas negara sekaligus mencermati pergerakan pasar keuangan di tengah dinamika ekonomi global.

“Pembiayaan utang terjaga on track,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.


Dari total pembiayaan tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto menjadi penopang utama dengan realisasi Rp497,5 triliun. Jumlah itu setara 62,2 persen dari target Rp799,5 triliun sepanjang 2026.

Sebaliknya, pembiayaan melalui pinjaman mencatatkan angka negatif Rp3,2 triliun, sementara target pembiayaan pinjaman neto dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp32,7 triliun.

Adapun total pembiayaan utang tersebut mengalami penurunan dari Rp502,9 triliun pada tahun 2025. Namun, realisasi penerbitan SBN secara neto justru meningkat dari Rp471,4 triliun pada Januari-September 2025.

Suahasil memastikan, pemerintah tidak akan sembarangan menerbitkan surat utang. Kondisi pasar obligasi dan perkembangan ekonomi global, menurutnya menjadi pertimbangan utama untuk menentukan waktu penerbitan.

“Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global. Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik,” ujarnya.

Pemerintah akan memanfaatkan momentum ketika kondisi pasar mendukung, sekaligus menyesuaikan strategi penerbitan saat situasi kurang kondusif.

“Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit,” kata Suahasil.

Kementerian Keuangan menyatakan pengelolaan utang tetap dilakukan secara terukur dengan memperhatikan keseimbangan antara efisiensi biaya dana dan risiko pembiayaan. Koordinasi dengan Bank Indonesia serta otoritas terkait juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya