Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Pemerintah telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp494,3 triliun hingga akhir September 2026. Realisasi tersebut mencapai 59,4 persen dari target APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pembiayaan utang tersebut masih berjalan sesuai rencana. Pemerintah terus memperhitungkan kebutuhan kas negara sekaligus mencermati pergerakan pasar keuangan di tengah dinamika ekonomi global.
“Pembiayaan utang terjaga on track,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.
Dari total pembiayaan tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto menjadi penopang utama dengan realisasi Rp497,5 triliun. Jumlah itu setara 62,2 persen dari target Rp799,5 triliun sepanjang 2026.
Sebaliknya, pembiayaan melalui pinjaman mencatatkan angka negatif Rp3,2 triliun, sementara target pembiayaan pinjaman neto dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp32,7 triliun.
Adapun total pembiayaan utang tersebut mengalami penurunan dari Rp502,9 triliun pada tahun 2025. Namun, realisasi penerbitan SBN secara neto justru meningkat dari Rp471,4 triliun pada Januari-September 2025.
Suahasil memastikan, pemerintah tidak akan sembarangan menerbitkan surat utang. Kondisi pasar obligasi dan perkembangan ekonomi global, menurutnya menjadi pertimbangan utama untuk menentukan waktu penerbitan.
“Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global. Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik,” ujarnya.
Pemerintah akan memanfaatkan momentum ketika kondisi pasar mendukung, sekaligus menyesuaikan strategi penerbitan saat situasi kurang kondusif.
“Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit,” kata Suahasil.
Kementerian Keuangan menyatakan pengelolaan utang tetap dilakukan secara terukur dengan memperhatikan keseimbangan antara efisiensi biaya dana dan risiko pembiayaan. Koordinasi dengan Bank Indonesia serta otoritas terkait juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.
