Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan jajaran. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Realisasi belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun hingga akhir September 2026. Angka tersebut setara 69,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, tumbuh 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, percepatan belanja tersebut sejalan dengan strategi fiskal pemerintah untuk menjaga pelaksanaan anggaran tetap berjalan sepanjang tahun, alih-alih menumpuk pada akhir periode.
“Ini sehat, karena kita memang tidak menginginkan belanja negara itu terlalu terkumpul di bulan Desember,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026.
Dari total tersebut, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari target APBN 2026. Capaian ini tumbuh 29,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Suahasil menjelaskan, belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp1.069,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp991,9 triliun.
"Kalau kita lihat belanja KL itu dia tumbuhnya 33 persen, kalau belanja pemerintah pusat secara keseluruhan tumbuhnya 29 persen," ujarnya.
Belanja K/L antara lain digunakan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, pembangunan infrastruktur, serta sarana pendidikan.
Sementara itu, belanja non-K/L terutama dialokasikan untuk pembayaran pensiun, subsidi, serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Berdasarkan komponennya, belanja barang mencapai Rp463,9 triliun. Dari jumlah tersebut, program MBG menyerap Rp150,3 triliun. Alokasi lainnya mencakup Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah swasta Rp10,3 triliun, insentif biodiesel Rp23,8 triliun, pelayanan kesehatan unit pelaksana teknis (UPT) Rp12,9 triliun, serta bantuan pangan Rp13,1 triliun.
Belanja pegawai tercatat Rp287,7 triliun. Peningkatan realisasi komponen ini antara lain dipengaruhi pengangkatan 355 ribu aparatur sipil negara (ASN) baru dan pembayaran tunjangan pendidik non-PNS.
Adapun belanja modal mencapai Rp202 triliun, terutama untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan melalui pembangunan jaringan serta infrastruktur irigasi.
Sementara itu, belanja bantuan sosial terealisasi Rp115,8 triliun, didorong penyaluran berbagai program perlindungan sosial kepada masyarakat.
Di sisi lain, realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga September 2026 mencapai Rp599,2 triliun. Angka ini turun 7,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp644,9 triliun.
