PTTUN Jakarta Tolak Banding, Keabsahan Ketum PPP Mardiono Semakin Kuat

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keabsahan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum yang mengesahkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2025-2030.

Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 147/B/2026/PT.TUN.JKT. Dalam amar putusannya, PTTUN Jakarta menguatkan putusan PTUN yang sebelumnya telah memenangkan pihak DPP PPP terkait objek sengketa SK Menteri Hukum tersebut.

“Alhamdulillah, salinan putusan Pengadilan Tinggi TUN sudah keluar dengan amar putusan menguatkan putusan PTUN tentang keabsahan SK Menteri Hukum,” ujar Kuasa Hukum DPP PPP, Erfandi kepada wartawan, Jumat 9 Oktober 2026.

Selain menguatkan putusan sebelumnya, PTTUN Jakarta juga menghukum para pembanding yaitu M. Thobahul Aftoni, Subadri Ushuludin, dan Akhmad Syaeful Hakim untuk membayar biaya perkara persidangan.

Erfandi menilai putusan tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjang proses hukum terkait kepemimpinan DPP PPP. 

Sebelumnya, pihak yang mengajukan gugatan telah dinyatakan kalah di tingkat PTUN dan kemudian menempuh upaya hukum banding ke PTTUN Jakarta.

“Disebutkan sebelumnya, para pemohon telah kalah di PTUN karena gugatannya tidak dapat diterima, kemudian mengajukan banding ke PTTUN juga mendapati kekalahan. Jadi ini bukanlah kemenangan yang pertama, namun sudah berkali-kali,” kata Erfandi.

Menurut Erfandi, putusan tersebut tidak hanya memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga menjadi momentum bagi internal PPP terus fokus dalam menjalankan konsolidasi organisasi dan menjaga soliditas kader di seluruh Indonesia.

“Kemenangan secara politik dan hukum ini adalah bentuk takdir dan ridha Allah SWT terhadap kepemimpinan PPP untuk tetap istiqomah dan tegak berdiri bersama kader seluruh Indonesia. Allahu Akbar,” pungkasnya.