Rencana pemerintah menerapkan moratorium sementara terhadap pembangunan industri nikel penghasil produk setengah jadi dinilai sebagai langkah rasional.
Kebijakan ini dinilai tepat untuk mengendalikan kelebihan pasokan di pasar global sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral nasional.
Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Amirusholihin, menilai kebijakan yang digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tersebut dapat menjadi instrumen efektif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan riil pasar.
Menurut Amirusholihin, data International Nickel Study Group (INSG) menunjukkan pasar nikel dunia mengalami surplus sekitar 209 ribu ton pada 2025 dan diperkirakan kembali mencatat surplus sebesar 261 ribu ton pada 2026.
"Kebijakan moratorium sementara terhadap industri nikel setengah jadi dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menyesuaikan produksi dengan kondisi pasar. Ketika barang yang diproduksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan pasar, harga cenderung turun. Karena itu, pembatasan kapasitas baru untuk produk setengah jadi dapat menjadi instrumen yang rasional," ujar Amirusholihin saat dihubungi pada Jumat 9 Oktober 2026.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam industri nikel global. Kontribusi Indonesia terhadap produksi tambang nikel dunia mencapai sekitar 66 persen pada 2025 dan diperkirakan meningkat menjadi 68 persen pada 2026. Besarnya kontribusi tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk turut memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan global melalui pengelolaan produksi yang terukur.
Amirusholihin menambahkan, pengendalian produksi perlu diikuti dengan penguatan industri hilir agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi dalam negeri. Dengan cadangan nikel sekitar 62 juta ton dan produksi tambang sekitar 2,6 juta ton pada 2025, pemerintah perlu memastikan sumber daya yang dieksploitasi menghasilkan nilai tambah yang optimal.
"Ukuran keberhasilan kebijakan nikel sebaiknya bukan hanya berapa banyak nikel yang kita produksi, tetapi juga berapa besar nilai tambah yang kita ciptakan di Indonesia," jelas Amirusholihin.
Ia juga mendukung upaya pemerintah untuk memperdalam hilirisasi nikel, dari produk setengah jadi menuju produk manufaktur dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Pembangunan smelter dinilai perlu dilanjutkan dengan pengembangan industri baja nirkarat (stainless steel), nikel sulfat, prekursor baterai, katoda, hingga sel baterai.
Konsistensi Pengendalian Pasokan Jadi Kunci
Pandangan senada disampaikan oleh ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. Ia menilai moratorium pembangunan smelter baru dapat menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperbaiki keseimbangan industri nikel nasional.
Menurut Yusuf, dominasi Indonesia yang memasok lebih dari 60 persen produksi nikel dunia perlu dimanfaatkan melalui pengelolaan pasokan yang konsisten, bukan sekadar terus memperbesar kapasitas produksi.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan pengendalian pasokan Indonesia berpotensi memengaruhi pergerakan harga nikel internasional. Harga nikel di London Metal Exchange (LME) sempat mendekati 20.000 Dolar AS per ton pada Mei setelah kuota bijih nikel Indonesia dipangkas dari 379 juta ton menjadi sekitar 250-260 juta ton. Namun, harga kembali bergerak ke kisaran 16.500 Dolar AS per ton ketika pasar meragukan konsistensi pembatasan produksi tersebut.
"Kekuatan Indonesia berada pada kemampuan mengelola pasokan secara kredibel, bukan sekadar mengumumkan pembatasan. Konsistensi justru menjadi sumber daya tawar yang paling penting," tutur Yusuf.
Meski demikian, pemerintah perlu memastikan kesiapan teknologi, pasar, dan industri pendukung agar investasi baru tidak kembali memperbesar kapasitas produk antara yang sudah mengalami kelebihan pasokan.
Pemerintah Pertimbangkan Moratorium Produk Setengah Jadi
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia membuka opsi moratorium terhadap pembangunan industri nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti pemerintah menghentikan seluruh kegiatan industri nikel.
Menurut Bahlil, pemerintah mempertimbangkan langkah ini dengan melihat kondisi kelebihan pasokan (oversupply) di pasar nikel dunia yang turut menekan harga komoditas tersebut.
"Ini kan oversupply, makanya harganya agak turun," ujar Bahlil dalam acara Investor Daily Summit 2026, Rabu 7 Oktober 2026.
Atas dasar kondisi itu, pemerintah mempertimbangkan untuk membatasi pengembangan industri yang menghasilkan produk setengah jadi.
