Berita

Ilustrasi

Industri

Ekonom: Wacana Moratorium Industri Nikel Dinilai Perkuat Hilirisasi Nasional

JUMAT, 09 OKTOBER 2026 | 14:41 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana pemerintah menerapkan moratorium sementara terhadap pembangunan industri nikel penghasil produk setengah jadi dinilai sebagai langkah rasional. 

Kebijakan ini dinilai tepat untuk mengendalikan kelebihan pasokan di pasar global sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral nasional.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Amirusholihin, menilai kebijakan yang digagas oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tersebut dapat menjadi instrumen efektif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan riil pasar.


Menurut Amirusholihin, data International Nickel Study Group (INSG) menunjukkan pasar nikel dunia mengalami surplus sekitar 209 ribu ton pada 2025 dan diperkirakan kembali mencatat surplus sebesar 261 ribu ton pada 2026.

"Kebijakan moratorium sementara terhadap industri nikel setengah jadi dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menyesuaikan produksi dengan kondisi pasar. Ketika barang yang diproduksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan pasar, harga cenderung turun. Karena itu, pembatasan kapasitas baru untuk produk setengah jadi dapat menjadi instrumen yang rasional," ujar Amirusholihin saat dihubungi pada Jumat 9 Oktober 2026.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis dalam industri nikel global. Kontribusi Indonesia terhadap produksi tambang nikel dunia mencapai sekitar 66 persen pada 2025 dan diperkirakan meningkat menjadi 68 persen pada 2026. Besarnya kontribusi tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk turut memengaruhi keseimbangan pasokan dan permintaan global melalui pengelolaan produksi yang terukur.

Amirusholihin menambahkan, pengendalian produksi perlu diikuti dengan penguatan industri hilir agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi dalam negeri. Dengan cadangan nikel sekitar 62 juta ton dan produksi tambang sekitar 2,6 juta ton pada 2025, pemerintah perlu memastikan sumber daya yang dieksploitasi menghasilkan nilai tambah yang optimal.

"Ukuran keberhasilan kebijakan nikel sebaiknya bukan hanya berapa banyak nikel yang kita produksi, tetapi juga berapa besar nilai tambah yang kita ciptakan di Indonesia," jelas Amirusholihin.

Ia juga mendukung upaya pemerintah untuk memperdalam hilirisasi nikel, dari produk setengah jadi menuju produk manufaktur dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Pembangunan smelter dinilai perlu dilanjutkan dengan pengembangan industri baja nirkarat (stainless steel), nikel sulfat, prekursor baterai, katoda, hingga sel baterai.


Konsistensi Pengendalian Pasokan Jadi Kunci

Pandangan senada disampaikan oleh ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. Ia menilai moratorium pembangunan smelter baru dapat menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperbaiki keseimbangan industri nikel nasional.

Menurut Yusuf, dominasi Indonesia yang memasok lebih dari 60 persen produksi nikel dunia perlu dimanfaatkan melalui pengelolaan pasokan yang konsisten, bukan sekadar terus memperbesar kapasitas produksi.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan pengendalian pasokan Indonesia berpotensi memengaruhi pergerakan harga nikel internasional. Harga nikel di London Metal Exchange (LME) sempat mendekati 20.000 Dolar AS per ton pada Mei setelah kuota bijih nikel Indonesia dipangkas dari 379 juta ton menjadi sekitar 250-260 juta ton. Namun, harga kembali bergerak ke kisaran 16.500 Dolar AS per ton ketika pasar meragukan konsistensi pembatasan produksi tersebut.

"Kekuatan Indonesia berada pada kemampuan mengelola pasokan secara kredibel, bukan sekadar mengumumkan pembatasan. Konsistensi justru menjadi sumber daya tawar yang paling penting," tutur Yusuf.

Meski demikian, pemerintah perlu memastikan kesiapan teknologi, pasar, dan industri pendukung agar investasi baru tidak kembali memperbesar kapasitas produk antara yang sudah mengalami kelebihan pasokan.


Pemerintah Pertimbangkan Moratorium Produk Setengah Jadi

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia membuka opsi moratorium terhadap pembangunan industri nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berarti pemerintah menghentikan seluruh kegiatan industri nikel.

Menurut Bahlil, pemerintah mempertimbangkan langkah ini dengan melihat kondisi kelebihan pasokan (oversupply) di pasar nikel dunia yang turut menekan harga komoditas tersebut.

"Ini kan oversupply, makanya harganya agak turun," ujar Bahlil dalam acara Investor Daily Summit 2026, Rabu 7 Oktober 2026. 

Atas dasar kondisi itu, pemerintah mempertimbangkan untuk membatasi pengembangan industri yang menghasilkan produk setengah jadi.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya