Berita

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Industri

Dari 5 Ribu SNI Industri, Baru 131 yang Berstatus Wajib

JUMAT, 09 OKTOBER 2026 | 11:04 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib di sektor industri masih terbatas. Dari total 5.552 SNI industri, baru 131 SNI atau sekitar 2,4 persen yang telah ditetapkan sebagai SNI Wajib.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengingatkan, penerapan standardisasi harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan industri agar tidak menghambat produksi maupun pertumbuhan sektor manufaktur.

"SNI selain berfungsi dalam melindungi konsumen juga memiliki fungsi sebagai technical barrier. Oleh karena itu, hal ini perlu dipilah dengan baik. Jangan sampai SNI menjadi technical barrier bagi produksi dan pertumbuhan industri," kata Sarmuji di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026. 


Di sisi lain, pengawasan terhadap produk berstandar terus dilakukan. Hingga September 2026, Kementerian Perindustrian telah mengawasi 45 SNI, meningkat dari 28 SNI pada tahun sebelumnya.

Pengawasan terhadap merek juga naik menjadi 78 merek, dibandingkan 73 merek pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, pengawasan direncanakan mencakup enam SNI dan sembilan merek pada Oktober hingga November 2026.

Pengawasan dilakukan di pabrik dan pasar, termasuk melalui uji petik terhadap produk yang telah diberlakukan SNI Wajib. Langkah ini bertujuan memastikan produk lokal maupun impor yang beredar memenuhi standar mutu yang sama.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari menjelaskan, pengawasan diperlukan untuk mencegah kerugian negara dan masyarakat akibat peredaran produk yang tidak sesuai standar.

Selain persoalan standardisasi, transformasi industri hijau juga menjadi perhatian. Sarmuji menyebut efisiensi energi dan penurunan emisi dapat memberikan nilai ekonomi melalui perdagangan karbon.

"Transformasi menuju industri hijau bukan sekadar kewajiban lingkungan, tetapi peluang ekonomi baru," tegasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya