Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Istimewa)

Politik

Soal Putusan MK, Jokowi-Gibran sedang Menuai Hasil

JUMAT, 09 OKTOBER 2026 | 02:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka yang berujung pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dilepaskan dari perjalanan politik Joko Widodo (Jokowi) selama lebih dari satu dekade.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, persoalan tersebut kini telah berkembang menjadi persoalan yang lebih besar, yakni menyangkut konstitusi dan negara. 

Karena itu, Amir meminta Presiden Prabowo Subianto tidak melihat persoalan tersebut hanya sebagai dinamika hubungan politik antara Jokowi dan Gibran.


“Kesimpulannya, Jokowi, anak dan pengikutnya sudah bertanam, sekarang saatnya menuai,” kata Amir, dikutip Jumat 9 Oktober 2026.

Namun, Amir memberikan perumpamaan keras mengenai konsekuensi dari proses politik tersebut.

“Persoalannya, yang menanam ilalang tidak mungkin memetik padi,” kata Amir.

Ia menegaskan, persoalan yang berkembang setelah putusan MK tersebut menurutnya bukan semata persoalan pribadi antara Jokowi, Gibran dan Prabowo.

“Ini persoalan Jokowi, Gibran dengan konstitusi dan negara,” kata Amir.

Karena itu, Amir meminta Prabowo memberikan perhatian serius terhadap perkembangan setelah putusan MK. 

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pola politik “gali lubang tutup lubang”, yakni setiap persoalan politik diselesaikan dengan kompromi politik baru

Amir juga menyoroti komunikasi antara Jokowi dan Prabowo di tengah perkembangan perkara tersebut. Menurutnya, pertemuan kedua tokoh tersebut tidak dapat dilepaskan begitu saja dari dinamika politik yang berkembang.

“Seolah-olah kalau ada masalah, Jokowi meminta bertemu Prabowo. Keputusan MK ini juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pertemuan Jokowi dan Prabowo,” kata Amir.

Meski demikian, Amir menilai Prabowo harus berhati-hati dalam merespons persoalan tersebut. Sebab, menurut dia, kesalahan mengambil sikap justru dapat menjadi beban politik bagi pemerintahan Prabowo.

"Bahkan bisa mengubah politik, khususnya menuju 2029,” pungkas Amir.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arsul Sani membacakan pertimbangan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gedung MK, Jakarta, Selasa malam, 6 Oktober 2029.

"Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu," kata Arsul.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya