Berita

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menangkap Tatang Winata (TW), yang merupakan tersangka kasus dugaan penyelundupan handphone dan perlengkapan bayi ilegal dari Korea Selatan (Korsel) ke Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa, 6 Oktober 2026. (Foto: Dok. Bareskrim)

Presisi

Bareskrim Tangkap Penyeludup Hape Ilegal dari Korsel

KAMIS, 08 OKTOBER 2026 | 11:41 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menangkap Tatang Winata (TW), yang merupakan tersangka kasus dugaan penyelundupan handphone dan perlengkapan bayi ilegal dari Korea Selatan (Korsel) ke Indonesia di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa, 6 Oktober 2026.

“Penyidik telah menerima informasi dari petugas Imigrasi Bandara Soetta, adanya seseorang yang masuk dalam Objek Subject of Interest (SOI) atas nama Tang Tatang Winata yang memiliki kesamaan dalam tanggal lahir,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak, dalam keteranganya, Kamis, 8 Oktober 2026.

Dari penangkapan ini, penyidik menyita barang bukti mulai dari dua handphone dan tiket penerbangan untuk selanjutnya diperiksa di Bareskrim Polri.


“Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka TW, selanjutnya tersangka dilakukan penahanan di Rutan Bareskrim Polri,” kata Ade.

Sementara dari kasus yang menjerat TW, penyidik terlebih dahulu menangkap dua orang tersangka DCP alias PR dan MT. 

Dimana, ketuganya adalah jaringan penyelundup barang ilegal dari Korea Selatan berupa handphone beserta sparepartnya, dan perlengkapan bayi.

Dari tangan mereka, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yakni handphone iPhone dan Android beserta spare part, LCD, baterai, mesin handphone, dan komponen lainnya sebanyak kurang lebih 50.000 unit dengan nilai sekitar Rp.250.000.000.000, serta perlengkapan bayi sebanyak 256.300 unit dengan nilai sekitar Rp.3.075.600.000.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 111 jo Pasal 47 ayat (1) UU 7 / 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 20 atau Pasal 21 UU 1 / 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya