Berita

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji (Foto: Dokumen RMOL)

Industri

Menperin: Rumput Laut Indonesia Harus Jadi Nomor Satu Dunia

RABU, 07 OKTOBER 2026 | 08:54 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kementerian Perindustrian menyiapkan ekosistem industri rumput laut nasional untuk mendorong hilirisasi komoditas tersebut hingga mampu mengantarkan produksi Indonesia menjadi nomor satu di dunia.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan hal itu saat Peluncuran Integrated Seaweed Development Action Plan (ISDAP) 2026–2030 di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026. 

“Mudah-mudahan ini menjadi langkah penting agar produksi rumput laut Indonesia dan seluruh hilirisasinya bisa menjadikan produksi rumput laut Indonesia nomor satu di dunia,” kata Sarmuji.


Pengembangan rumput laut diarahkan untuk menghasilkan produk bernilai tambah sekaligus membangun rantai nilai industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Menurut Sarmuji, langkah tersebut sejalan dengan ISDAP 2026–2030 yang diinisiasi dan dikoordinasikan Kementerian PPN/Bappenas.

“Bagi Kementerian Perindustrian, inisiatif ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi pembangunan rumput laut nasional, khususnya dalam industrialisasi, hilirisasi, penciptaan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Menperin.

Potensi pengembangan rumput laut juga dinilai sejalan dengan kinerja sektor manufaktur nasional. Pada triwulan II 2026, industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,32 persen, sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.

Pada periode yang sama, industri pengolahan nonmigas menyumbang Rp1.102,88 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar 38,98 persen terhadap realisasi investasi nasional, dan sekitar 82,40 persen terhadap ekspor nasional.

Khusus industri makanan dan minuman, sektor ini tumbuh 6,77 persen pada semester I 2026 dan menyumbang 41,86 persen terhadap PDB industri nonmigas serta 7,16 persen terhadap PDB nasional.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya