Ketua Umum DPN Peradi Profesional Prof. Harris Arthur Hedar. (Foto: Istimewa)
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Profesional menggandeng Universitas Indonesia (UI) dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan calon advokat sekaligus memperluas akses pendidikan profesi hukum di berbagai daerah.
Ketua Umum DPN Peradi Profesional Prof. Harris Arthur Hedar mengatakan, kerja sama dengan UI menjadi langkah awal dari rencana besar Peradi Profesional membangun jaringan pendidikan profesi advokat bersama perguruan tinggi di berbagai kota di Indonesia.
Menurut Harris, UI dipilih sebagai mitra awal karena memiliki posisi penting dalam sejarah pendidikan tinggi di Indonesia.
"Universitas Indonesia dalam sejarah republik ini menjadi universitas kebanggaan bangsa kita. Tokoh-tokoh UI ikut berjuang dalam memerdekakan kita,” kata Harris di Jakarta, Jumat 2 Oktober 2026.
Dia menegaskan, kerja sama dengan UI bukan dimaksudkan sebagai satu-satunya kolaborasi Peradi Profesional dengan perguruan tinggi.
"UI ini hanya event pertama. Kebetulan dia di Jakarta. Nanti dari Jakarta masuk ke Jogja, Semarang, Bandung,” ujarnya.
Harris mengatakan, pengembangan PKPA ke depan akan diarahkan tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga ke sejumlah kota besar lainnya seperti Makassar, Surabaya dan Medan.
“Kita akan masuk ke kota-kota besar, Makassar, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Jogja dan seluruh kota di Indonesia. Kita ingin perguruan tinggi menjadi mitra terdepan organisasi advokat,” kata Harris.
Bagi Peradi Profesional, kata dia, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun kualitas pendidikan profesi advokat.
Harris juga menyebut PKPA yang digelar bersama UI kali ini memiliki skala yang besar. Sebanyak 600 peserta mengikuti program tersebut.
Menurut dia, jumlah tersebut menjadikan PKPA ini sebagai salah satu penyelenggaraan dengan jumlah peserta terbesar dalam sejarah PKPA yang pernah digelar.
“Ini menjadi PKPA terbesar dalam sejarah PKPA yang pernah digelar, dengan 600 peserta,” ujar Harris.
Dia mengatakan PKPA tidak boleh hanya menjadi tahapan administratif bagi calon advokat. Pendidikan harus menjadi ruang untuk membentuk kemampuan dan karakter calon advokat sebelum mereka menjalankan profesinya.
Harris menjelaskan, penyelenggaraan PKPA merupakan bagian dari upaya merekrut calon advokat dengan standar kualitas yang lebih baik.
"Rekrutmen ini dilakukan dalam rangka mencari kualitas untuk kebaikan penegakan hukum di negara kita ke depan,” pungkasnya.
