Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setpres)
Pengamat politik Adi Prayitno menilai hubungan partai-partai politik dalam koalisi pemerintahan tidak selalu berlanjut dalam bentuk pembelaan terhadap seluruh unsur pemerintahan setelah pembagian kekuasaan selesai.
Menurut Adi, kemesraan antarpartai biasanya lebih terlihat ketika koalisi dibentuk dan berjuang memenangkan kontestasi. Setelah pemerintahan terbentuk dan posisi politik didistribusikan, masing-masing partai kembali menjalankan agenda dan prioritasnya.
"Koalisi hangat mesra hanya jelang pembentukan kabinet," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Minggu, 27 September 2026.
Pernyataan itu disampaikan Adi saat menyoroti minimnya pembelaan partai-partai koalisi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika syarat pendidikannya dipersoalkan melalui perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Adi, kondisi tersebut dapat dipahami karena Gibran tidak memiliki irisan struktural maupun status kader dengan partai politik tertentu dalam koalisi pemerintahan.
"Jadi wajar ketika ada wakil presiden yang tidak ada irisannya dengan salah satu partai politik apa pun secara struktural ataupun secara kader, tidak dibela cukup luar biasa," ujarnya.
Adi melihat partai politik cenderung memandang hubungan koalisi dalam konteks kepentingan politik dan pembagian kekuasaan. Setelah pertarungan politik dimenangkan dan posisi pemerintahan dibagi, kepentingan masing-masing partai menjadi lebih dominan.
"Karena partai politik menganggap koalisi dan hubungan politik hanya sebatas selesai ketika hampir selesai dan memenangkan pertarungan, lalu kemudian sudah didistribusi dan sharing power," jelasnya.
Hal itu, kata Adi, berbeda ketika yang mendapat kritik adalah Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan.
Menurutnya, partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan memiliki kepentingan politik yang lebih langsung untuk memberikan pembelaan terhadap Prabowo ketika kebijakan maupun komunikasi politiknya mendapat sorotan.
"Beda cerita kalau yang dikritik itu Prabowo sebagai RI 1. Maka wajib hukumnya partai koalisi membela," kata Adi.
Ia mencontohkan sejumlah isu yang pernah mendapat sorotan publik, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, hingga komunikasi politik Presiden Prabowo. Dalam isu-isu tersebut, kata Adi, sejumlah partai koalisi terlihat memberikan pembelaan.
"Sebagai sebuah bukti, ketika Prabowo dikritik soal MBG, soal Koperasi Desa, soal komunikasi politiknya, banyak partai yang pasang badan," tandas Adi.
