Berita

Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid (kedua dari kiri) (Foto: Istimewa)

Politik

Golkar Sengaja Tutup Informasi Pengunduran Diri Nusron Wahid?

SENIN, 21 SEPTEMBER 2026 | 13:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Informasi pengunduran diri Nusron Wahid dari jabatannya sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar menyisakan beragam pertanyaan di tengah publik, khususnya terkait ketidakterbukaan partai.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, beserta jajarannya tampak tidak langsung menyampaikan informasi tersebut kepada publik sejak pengunduran diri itu diajukan enam bulan lalu.

"Mengapa tidak segera diumumkan, dan apa status administratif Nusron sejak saat itu, apakah hanya sekadar anggota partai atau ada penugasan lain?" ujar Efriza kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Senin 21 September 2026. 


Meski demikian, menurutnya, tertutupnya informasi mundurnya Nusron tidak serta-merta dapat dipersepsikan sebagai upaya perlindungan hukum. Pasalnya, Nusron hingga kini masih berstatus sebagai kader Partai Golkar.

"Artinya, jika Partai Golkar ingin memberikan bantuan hukum, hal itu masih sah untuk dilakukan," tuturnya.

Kendati demikian, Efriza meyakini bahwa mencuatnya informasi pengunduran diri Nusron yang dibarengi dengan pelepasan jabatan strukturalnya patut dipertanyakan oleh publik. Terlebih lagi, momentum mundurnya Nusron bertepatan dengan pengusutan kasus korupsi di Kementerian ATR/BPN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang belakangan turut menyeret namanya selaku Menteri ATR/BPN.

"Dari berbagai pertanyaan tersebut, baru dapat dinilai apakah ini sekadar persoalan komunikasi internal kepada publik, ada dinamika internal, atau memang ada kepentingan politik tertentu di balik sikap merahasiakan informasi ini," pungkas Efriza.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya