Berita

Anggota DPR Fraksi Partai Golkar sekaligus Dewan Penasehat PB Perbakin, Bambang Soesatyo.(Foto: Dok. Pribadi)

Nusantara

Bambang Soesatyo:

Serangan Babi Hutan Persoalan Serius bagi Petani

SENIN, 21 SEPTEMBER 2026 | 05:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kegiatan berburu hama babi hutan oleh Jalu Hunting Club dan anggota Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) Provinsi Banten merupakan bagian dari upaya pengendalian populasi satwa yang telah mengganggu lahan pertanian dan meresahkan masyarakat.

Demikian disampaikan Anggota DPR Fraksi Partai Golkar sekaligus Dewan Penasehat PB Perbakin, Bambang Soesatyo (Bamsoet) usai mengikuti kegiatan berburu hama babi hutan bersama Wakabareskrim/Ketua Pengprov Perbakin Banten sekaligus pendiri Jalu Hunting Club, Irjen Nunung Syaifuddin, di Lebak, Banten, Minggu 20 September 2026.

Menurutnya, serangan babi hutan perlu dipandang sebagai persoalan serius karena kerusakan tanaman secara langsung memukul pendapatan petani sekaligus berpotensi mengganggu produksi pangan di tingkat daerah.


Di Kabupaten Lebak, Banten, pada Juni 2026, sejumlah petani melaporkan kerusakan lahan pertanian seluas sekitar lima hektare di Blok Cicuraheum, Kecamatan Gunungkencana, akibat serangan kawanan babi hutan dan monyet termasuk juga di Kecamatan Malingping. 

Seorang petani memperkirakan potensi pendapatan sekitar Rp25 juta dari usaha pertanian ladangnya hilang akibat kerusakan tanaman. 

Serangan babi hutan dilaporkan terjadi pada dini hari sekitar pukul 19.00 hingga 03.30 WIB, ketika petani kesulitan melakukan penjagaan. Komoditas yang terdampak antara lain pisang, singkong, ubi, jagung, kacang-kacangan, cabai dan tanaman lainnya.

“Pengendalian populasi babi hutan perlu dilakukan secara berkala, terukur, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Bamsoet.

Bamsoet mengatakan, kegiatan berburu dapat menjadi salah satu instrumen pengendalian satwa pengganggu apabila dilakukan dalam kerangka hukum dan berdasarkan kebutuhan pengelolaan populasi. 

PP Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru menegaskan bahwa satwa buru pada dasarnya merupakan satwa liar yang tidak dilindungi, dengan pengaturan jumlah satwa buru yang mempertimbangkan keadaan populasi dan laju pertumbuhannya. 

Artinya, pengendalian populasi tidak boleh dilakukan secara serampangan dan harus memperhatikan status satwa serta ketentuan yang berlaku.

“Karena itu, komunitas pemburu harus bekerja bersama organisasi Perbakin setempat, pemerintah daerah, aparat, pengelola kawasan dan instansi kehutanan agar setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Bamsoet.

Ia mendorong pemerintah membangun sistem pengendalian populasi satwa liar berbasis data dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas pertanian, instansi kehutanan, aparat keamanan, kelompok tani, masyarakat sekitar hutan, komunitas pemburu dan perguruan tinggi. 

Setiap wilayah rawan dapat memiliki peta konflik yang memuat lokasi serangan, luas kerusakan, jenis tanaman yang diserang, frekuensi kemunculan satwa liar dan perkembangan populasinya. Teknologi kamera pemantau, pelaporan digital dan pemetaan spasial dapat digunakan untuk memperkuat sistem tersebut.

“Pengendalian populasi satwa liar harus menjadi program yang terukur, bukan kegiatan sporadis yang berhenti setelah satu kali perburuan,” tutup Bamsoet.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya