Berita

Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini, Didik J Rachbini. (Foto: RMOL)

Politik

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2026 | 08:22 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Skema penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri perlu dievaluasi total seiring rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan hingga ke perguruan tinggi negeri (PTN).

Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini menilai, jalur mandiri selama ini sudah berkembang jadi salah satu sumber pembiayaan PTN. Namun dalam praktiknya, kewenangan yang luas dalam penerimaan mahasiswa ini bisa membuka ruang komersialisasi.

"Jalur mandiri yang dikomersialkan tidak sepatutnya diteruskan lagi," kata Prof Didik dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu, 20 September 2026.


Menurut Didik, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan perilaku individu, melainkan desain kebijakan berupa keleluasaan PTN mengelola penerimaan mahasiswa juga perlu dikaji.

Dalam skema tersebut, PTN memiliki kewenangan dalam menentukan mekanisme seleksi dan pungutan kepada mahasiswa melalui jalur tertentu. Pola ini berpotensi menggeser fungsi PTN dari lembaga pendidikan dan riset menjadi institusi yang didorong mencari pendapatan sendiri.

"PTN mendapat otonomi seluas-luasnya, yang kemudian disalahgunakan sehingga membuka ruang korupsi," ujarnya.

Kasus korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru juga pernah terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2022 mengungkap suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung yang menjerat rektor dan sejumlah pihak. Dalam perkara ini, KPK menyebut adanya penerimaan uang terkait proses masuk mahasiswa baru.

Munculnya persoalan tersebut menjadi momentum untuk mengubah desain pembiayaan PTN. Apalagi Presiden Prabowo kini telah menyatakan keinginan agar biaya pendidikan negeri, termasuk universitas negeri digratiskan.

Ia mengusulkan penerimaan mahasiswa PTN ditekankan pada prinsip meritokrasi. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu perlu mendapat prioritas sepanjang memenuhi standar akademik.

"PTN tidak lagi dibebani tugas komersial mencari anggaran, tetapi menjadi research university, utamanya PTN BH," jelasnya.

Menurut Didik, perubahan tersebut harus dibarengi dengan efisiensi pengelolaan kampus. PTN juga perlu melakukan right sizing agar kapasitas mahasiswa, jumlah tenaga pendidik, infrastruktur dan kebutuhan pembiayaan berada dalam skala yang rasional.

Dengan pola ini, kebutuhan dana operasional PTN utama diperkirakan mencapai Rp500 miliar-Rp1 triliun per tahun. Sementara PTN yang lebih kecil bisa mendapat dukungan Rp200 miliar-Rp500 miliar.

"Sudah saatnya ada PTN daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah," katanya.

Dengan begitu, pemerintah ditempatkan sebagai penanggung utama pembiayaan PTN, bukan mahasiswa melalui pungutan penerimaan mandiri. Tantangannya adalah memastikan perubahan skema tersebut tidak hanya memindahkan sumber pembiayaan, tetapi juga memperbaiki tata kelola dan pengawasan PTN.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya