Berita

Presiden Prabowo Subianto saat berpodato soal keinginan sekolah gratis hingga ke universitas di acara Partai Amanat Nasional (PAN) Jakarta. (Foto: Dok. PAN)

Politik

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

MINGGU, 20 SEPTEMBER 2026 | 08:06 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Gagasan Presiden Prabowo Subianto menggratiskan pendidikan negeri dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi tidak mustahil diwujudkan.

Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini mengatakan, kebijakan pendidikan gratis sudah berjalan selama sekitar dua dekade belakangan, tepatnya era Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat program wajib belajar 12 tahun.

"Lebih separuhnya sudah selesai dijalankan oleh SBY 20 tahun yang lalu," kata Prof Didik dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 20 September 2026.


Program wajib belajar 12 tahun di masa SBY ini dijalankan melalui dukungan biaya operasional sekolah. Skema tersebut tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta, termasuk yang dikelola organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Menurut Prof Didik, skema ini memungkinkan negara dan masyarakat berbagi peran dalam pembiayaan pendidikan.

"Negara memberikan biaya operasional sekolah kepada sekolah-sekolah, bahkan bukan hanya negeri tetapi juga swasta, seperti NU dan Muhammadiyah," ujarnya.

Saat ini, pemerintahan Prabowo tinggal memperluas cakupan program tersebut hingga pendidikan menengah atas negeri. Ia menyebut sejumlah daerah telah lebih dahulu menjalankan pendidikan gratis hingga jenjang SMA melalui pembiayaan APBD.

Pemerintah DKI Jakarta, misalnya, telah menjalankan kebijakan pendidikan gratis bagi sekolah negeri dari SD hingga SMA. Sejumlah sekolah swasta juga mendapat dukungan pembiayaan pemerintah daerah.

Hal serupa juga dilakukan Pemerintah Provinsi Banten serta sejumlah daerah lain seperti Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Papua Barat.

Karena itu, Didik mendorong pemerintah pusat memperkuat kebijakan tersebut melalui dukungan anggaran kepada pemerintah daerah.

"Jadi, gerakan baru Prabowo untuk pendidikan gratis sampai SMA sudah mutlak dijalankan dan Menteri Abdul Muti harus mendeklarasikan wajib belajar 15 tahun," tegasnya.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri mulai SD hingga universitas negeri harus gratis. Presiden juga mengatakan akan menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan tersebut.

Pernyataan tersebut menjadi perluasan dari skema pembiayaan pendidikan yang selama ini telah berjalan. Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun atau sekitar 20 persen dari belanja negara. Anggaran tersebut mencakup antara lain PIP, KIP Kuliah, BOS, bantuan operasional perguruan tinggi serta berbagai program pendidikan lainnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya