Berita

Komplek DPR RI. (Foto: istimewa)

Politik

PT 5 Persen Upaya Menyederhanakan Kompromi Politik di DPR

SABTU, 19 SEPTEMBER 2026 | 08:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen dinilai berpotensi menyulitkan partai politik baru maupun partai nonparlemen untuk mendapatkan kursi di DPR.

Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, terdapat kecenderungan ambang batas parlemen terus mengalami kenaikan. Jika mengacu pada pernyataan terbaru Sekjen Partai Gerindra Sugiono, bukan tidak mungkin ambang batas parlemen pada Pemilu 2029 kembali dinaikkan menjadi 5 persen.

"Memang ada kecenderungan ambang batas parlemen selalu naik, dari 2 persen, 3 persen, dan kalau kita mengacu kepada pernyataan terbaru dari Sekjen Gerindra Sugiono, maka bukan tidak mungkin di 2029 ambang batas parlemen itu 5 persen," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Sabtu, 19 September 2026.


Menurutnya, wacana tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan nasib partai politik dalam memperoleh kursi di parlemen.

Terlebih, sejumlah partai politik yang mengikuti pemilu sebelumnya belum berhasil lolos ke DPR. Kondisi serupa juga berpotensi dialami partai-partai baru yang akan mengikuti Pemilu 2029.

"Ini tentu menjadi salah satu poin yang ramai karena menyangkut bagaimana nasib partai politik, apakah bisa lolos ke parlemen ataupun tidak," ujarnya.

Adi mencontohkan sejumlah partai nonparlemen seperti PSI, Perindo, Hanura, PPP, Partai Ummat, dan Partai Gelora yang pernah mengikuti pemilu tetapi tidak memperoleh kursi di DPR.

Di saat yang sama, partai politik baru juga terus bermunculan. Salah satunya Partai Gerakan Rakyat yang diinisiasi para relawan dan pendukung Anies Baswedan.

"Ini akan mengalami kesulitan yang cukup serius dengan dinaikkannya ambang batas parlemen menjadi 5 persen," jelas Adi.

Menurut Adi, kenaikan ambang batas tersebut kemudian memunculkan berbagai tafsir. Salah satunya terkait upaya menyederhanakan jumlah partai politik yang berhasil masuk ke parlemen.

"Jangan-jangan kenaikan ambang batas parlemen memang untuk menyederhanakan partai politik yang lolos ke parlemen, membatasi supaya yang lolos ke parlemen itu tidak banyak partai," tuturnya.

Ia menjelaskan, semakin banyak partai politik yang berada di parlemen, proses kompromi dalam pembahasan kebijakan maupun agenda legislasi di DPR dinilai akan semakin kompleks.

"Karena semakin banyak partai, maka akan sulit untuk melakukan kompromi-kompromi yang terkait dengan kebijakan ataupun nantinya yang akan dibahas di DPR," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya