Berita

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. (Foto: Istimewa)

Politik

Namarin: Menhub Dudy Purwagandhi Lebih Baik Mundur

SABTU, 19 SEPTEMBER 2026 | 06:31 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk mengundurkan diri dari jabatannya. 

Desakan itu disampaikan setelah Menhub Dudy mengganti Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Muhammad Masyhud di tengah sorotan terhadap keselamatan pelayaran.

Siswanto menilai pergantian Dirjen Hubla tidak menyelesaikan persoalan mendasar keselamatan pelayaran dalam angkutan laut.


"Prabowo harus pecat Menhub atau (Dudy Purwagandhi) lebih baik mundur," kata Siswanto kepada RMOL di Jakarta, Sabtu, 19 September 2026.

Menurut dia, posisi Dirjen Hubla merupakan middle manager dalam struktur pemerintahan. Sementara, menteri merupakan leader yang menentukan arah kebijakan kementerian.

"Dirjen itu middle manager, sedangkan leader adalah menteri. Dirjen tentu melaksanakan kebijakan menteri," jelasnya.

Karena itu, Siswanto menilai evaluasi keselamatan pelayaran tidak cukup dilakukan dengan mengganti pejabat di level direktorat jenderal. 

Lanjut dia, tanggung jawab atas kebijakan dan tata kelola pelayaran juga perlu dilihat pada level pimpinan kementerian.

Kritik tersebut disampaikan setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada Minggu, 13 September 2026. Peristiwa kecelakaan kapal terus berulan dalam beberapa Waktu terakhir.

Dalam perkembangan pencarian KM Virgo Transport 8, enam orang dinyatakan meninggal dunia dan 113 orang berhasil dievakuasi. Sementara korban lainnya masih dalam pencarian Tim SAR Gabungan.

Jauh sebelum pergantian Dirjen Hubla diumumkan, Siswanto telah menyampaikan kritik terhadap tata kelola keselamatan pelayaran. Dia mengatakan Namarin berencana mengajukan citizen lawsuit (CLS) ke pengadilan untuk menuntut pemerintah terkait persoalan keselamatan pelayaran.

"Kami dari Namarin berencana akan mengajukan CLS untuk menuntut pemerintah. Kami masyarakat maritim sangat kecewa terhadap tata kelola di laut. Ini masalah nyawa, tapi tata kelola pelayaran kita tak juga membaik," tutur Siswanto.

Masih kata dia, pemerintah yang dapat menjadi pihak dalam gugatan tersebut mencakup Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beserta jajarannya.

"Ini bukti bahwa negara gagal menghadirkan keselamatan di laut dan juga bukti bahwa negara tidak bisa melindungi warga negaranya," tegasnya.

Namarin juga mengajak para pemerhati kemaritiman untuk bersama-sama mengajukan CLS sebagai upaya mendorong perbaikan tata kelola dan keselamatan pelayaran.

Sebelumnya, Menhub Dudy telah mencopot Muhammad Masyhud dari jabatannya sebagai Dirjen Hubla pada Jumat, 18 September 2026. Posisinya untuk sementara diisi Sekretaris Ditjen Hubla Lollan Andy Sutomo Panjaitan yang bertindak sebagai pelaksana tugas.

Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Farida Makhmudah mengatakan pergantian tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan penyegaran manajerial untuk memperkuat organisasi, khususnya dalam menjalankan tugas keselamatan dan pengawasan pelayaran.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya