Berita

Felix Martuah Purba. (Foto: Istimewa)

Hukum

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

SABTU, 19 SEPTEMBER 2026 | 02:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Konsorsium Anak Muda Rantau Sumatera Utara, Felix Martuah Purba, mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai senilai sekitar Rp1,17 triliun. 

“Penyidik berani menuntaskan perkara tersebut dan segera menetapkan tersangka apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan hukum,” ucap Felix dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 18 September 2026.

Desakan tersebut disampaikan menyusul informasi bahwa penyidik telah memeriksa sekitar 30 orang saksi dalam perkara yang kini berada pada tahap penyidikan. 


Menurut Felix, proses hukum perlu berjalan secara transparan dan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan dugaan korupsi tersebut.

Felix mendorong agar pemeriksaan puluhan saksi ditindaklanjuti dengan pendalaman alat bukti, penelusuran dokumen pengadaan, serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses pembebasan lahan. 

Ia meminta penyidik tidak berhenti pada pemeriksaan saksi, melainkan menuntaskan seluruh aspek perkara berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan.

Perhatian terhadap perkara ini juga mencuat dalam konteks penanganan di tingkat Kejaksaan Agung. Nama Febrie Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), disebut berkaitan dengan perkara tersebut dalam informasi mengenai persidangan yang merujuk pada basis data Gedung Bundar. Namun, detail mengenai kapasitas dan bentuk penanganan yang pernah dilakukan Febrie perlu dipastikan melalui sumber resmi atau dokumen persidangan agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam pemberitaan.

Sementara itu, Kejati Sumut menyatakan penyidikan masih berlangsung. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumatera Utara, Rizaldi, menyampaikan bahwa penyidik telah meminta keterangan sekitar 30 saksi untuk mendalami dugaan korupsi pengadaan lahan Tol Medan-Binjai. Hingga Selasa (15/9/2026), belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut.

Sebelumnya, penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumut telah menaikkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan. Hal itu disampaikan Rizaldi pada 19 April 2026. Pada saat itu, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan belum menetapkan tersangka.

Kasus tersebut berkaitan dengan pengadaan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai seksi I, II, dan III sepanjang 25,441 kilometer. Proyek yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 itu memiliki nilai anggaran sebesar Rp1.170.440.000.000 atau sekitar Rp1,17 triliun.

Desakan Konsorsium Anak Muda Rantau Sumatera Utara menjadi bagian dari perhatian publik terhadap proses penegakan hukum dalam perkara tersebut. Felix mendorong agar penyidikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri seluruh pihak yang berperan dalam proses pengadaan lahan apabila ditemukan bukti yang relevan.

Meski demikian, dugaan korupsi tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Penetapan tersangka merupakan kewenangan penyidik berdasarkan kecukupan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan. Setiap pihak yang terkait tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hingga berita ini diterbitkan belum terdapat informasi mengenai penetapan tersangka dalam perkara tersebut.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya