Berita

Ilustrasi bendera partai politik. (Foto: RMOL)

Politik

PT 5 Persen Ubah Parpol Koalisi Pemerintah Jadi Wakil Istana

JUMAT, 18 SEPTEMBER 2026 | 13:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen dinilai berpotensi mengubah posisi partai politik koalisi pemerintah dan DPR dalam menjalankan mandat rakyat.

Pengamat politik Andi Yusran menilai, jika kenaikan parliamentary threshold tersebut benar-benar menjadi kesepakatan dan kemudian ditetapkan DPR, maka keputusan itu perlu dipertanyakan karena menyangkut keterwakilan suara masyarakat dalam sistem politik nasional.

“Partai koalisi pemerintah sepertinya telah bulat menaikkan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen. Realitas ini nantinya akan sebangun dengan kesepakatan yang nantinya diambil di DPR,” ujar Andi kepada RMOL, Jumat, 18 September 2026.


Menurutnya, apabila rencana tersebut benar-benar terwujud, terdapat kekhawatiran partai politik koalisi pemerintah dan DPR justru semakin menjauh dari fungsi sebagai representasi aspirasi masyarakat.

“Jika ini nantinya mewujud, maka dipastikan bahwa dua institusi tersebut, partai politik koalisi pro pemerintah dan DPR, telah merubah wujud dirinya menjadi wakil istana,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut merupakan persoalan serius karena partai politik dan DPR semestinya tetap menempatkan kepentingan serta aspirasi rakyat sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Bahkan, ia menyebut keputusan menaikkan ambang batas parlemen tanpa terlebih dahulu menyerap aspirasi masyarakat berpotensi bertentangan dengan amanah yang diberikan pemilih kepada partai politik dan anggota DPR.

“Idealnya, parpol merekam aspirasi kader dan anggota-anggotanya, dan DPR seharusnya bertanya kepada rakyat sebelum menetapkan keputusan,” tegasnya.

Sebelumnya para ketua umum partai politik (parpol) koalisi pemerintah disebut sempat bertemu membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pertemuan ini membahas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pertemuan ini hanya diikuti partai koalisi pemerintah alias minus PDIP

Salah satu isu yang dibicarakan yakni mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). Kabar yang beredar, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan terkait ambang batas parlemen sebesar 5 persen.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya