Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setpres)

Politik

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Kabinet Merah Putih Layak Dievaluasi Total

JUMAT, 18 SEPTEMBER 2026 | 13:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet.

Pengamat politik Andi Yusran menyoroti sejumlah indikator yang menurutnya menjadi catatan minus pemerintahan Prabowo, mulai dari nilai tukar rupiah, persoalan korupsi, daya beli masyarakat, ketimpangan ekonomi hingga deforestasi.

“Dua tahun rezim Prabowo berkuasa, memiliki nilai plus dan minus. Nilai tukar rupiah yang semakin anjlok, korupsi yang melibatkan aparatur negara yang semakin membesar, daya beli masyarakat yang semakin lemah, ketimpangan ekonomi yang semakin menganga, deforestasi yang semakin meluas,” kata Andi Yusran kepada RMOL, Jumat, 18 September 2026.


Menurutnya, berbagai persoalan tersebut menjadi sederet catatan yang perlu diperhatikan pemerintah. Ia menilai capaian positif yang terbatas, termasuk di sektor pangan, belum cukup untuk menutupi berbagai persoalan yang menjadi sorotan.

“Prestasi minus ini tidak cukup ditutupi prestasi positif dan terbatas seperti yang telah diraih di sektor pangan,” ujarnya.

Atas dasar itu, Andi Yusran menilai berbagai indikator tersebut dapat dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran kabinet pemerintahan Prabowo.

“Rapor ini adalah indikator yang bagus untuk dipakai sebagai dasar untuk melakukan evaluasi total terhadap kabinet,” tandasnya.

Diketahui Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal terbuka mengenai kemungkinan reshuffle Kabinet Merah secara besar-besaran menjelang dua tahun pemerintahan.

Dalam wawancara dengan sejumlah Jurnalis di Hambalang, Prabowo mengatakan evaluasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih dilakukan secara berkelanjutan. Meski membuka peluang perubahan komposisi kabinet, kepala negara mengakui secara objektif kinerja timnya sejauh ini berjalan baik.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya