Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berbincang dengan nelayan di pesisir Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu, 9 Mei 2026. Dalam kunjungan itu, Prabowo juga meninjau pelabuhan shelter sortir, hingga fasilitas pengepakan ikan dan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
Percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditargetkan mencapai 1.269 lokasi sepanjang 2026 didukung Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.
Menurutnya, lompatan dari 65 KNMP tahap pertama yang telah selesai dibangun menuju 1.269 lokasi merupakan pekerjaan besar yang perlu diikuti dengan satu ukuran utama yakni semakin baiknya kehidupan nelayan dan keluarga pesisir.
“Saya mendukung percepatannya. Tetapi saya ingin setiap angka tambahan itu berarti ada keluarga nelayan yang kehidupannya ikut membaik. Jadi yang kita kejar bukan hanya jumlah kampungnya, tetapi juga kenaikan pendapatan nelayannya,” kata Johan di Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan tersebut sekitar Rp10 triliun, dengan kebutuhan setiap lokasi disesuaikan dengan karakter dan fasilitas yang dibangun.
Johan menilai optimisme pemerintah perlu didukung dengan pengawalan terhadap kualitas pembangunan, kesiapan operasional, serta manfaat ekonomi yang diterima masyarakat pesisir.
“Kalau negara menyiapkan sekitar Rp10 triliun untuk 1.269 kampung, publik juga perlu mendapatkan satu angka yang sederhana: berapa persen pendapatan nelayan naik setelah Kampung Nelayan Merah Putih beroperasi? Angka itulah yang menurut saya akan menjadi cerita keberhasilan program ini,” ujarnya.
Menurut Johan, pengalaman dari 65 KNMP tahap pertama dapat menjadi pijakan untuk mengukur manfaat tersebut. Data KKP menunjukkan hingga 14 Agustus 2026, uji coba operasional di 65 KNMP telah mencatat pengiriman sekitar 273,6 ton hasil perikanan senilai Rp11,10 miliar. Komoditas yang dipasarkan antara lain tuna, cumi, gurita, tongkol, bawal, ikan demersal, dan kakap putih.
Hasil tersebut berasal dari sejumlah daerah, termasuk Sumbawa, Lampung, Pandeglang, Sinjai, Lombok Tengah, Gorontalo, Tual, Konawe, dan Merauke.
“Ini awal yang baik. Sekarang kita perlu melihat lebih jauh. Dari transaksi Rp11,1 miliar itu, berapa nilai tambah yang tinggal di kampung, berapa yang masuk ke rumah tangga nelayan, dan apakah nelayan mendapatkan harga ikan yang lebih baik dibanding sebelum fasilitas KNMP beroperasi,” kata Johan.
Menurutnya, fasilitas seperti dermaga, cold storage, pabrik es, tempat pelelangan ikan, SPBN, maupun sarana pendukung lainnya harus dipandang sebagai instrumen untuk menggerakkan ekonomi pesisir.
Johan melihat kebutuhan anggaran sekitar Rp10 triliun sebagai investasi besar negara untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir. Karena itu, ia mendorong desain pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
“Bagi saya ukurannya sangat manusiawi. Ketika KNMP hadir, ikan nelayan mendapatkan harga lebih baik, biaya melaut lebih ringan, koperasinya tumbuh, penghasilannya bertambah, dan keluarganya hidup lebih sejahtera. Kejar 1.269 kampungnya, dan mari kita kejar lebih sungguh-sungguh kesejahteraan nelayannya,” pungkas Johan.
