Kementerian ATR/BPN Masih Tunggu Keputusan Resmi KPK soal Pergantian Dirjen

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus menunggu kepastian hukum perihal pergantian Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau sudah ada ketetapan hukumnya (baru disiapkan pengganti)," kata Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 September 2026.

"Ini kan belum ada. Makanya saya bilang kita bersabar, kita tunggu apa yang akan disampaikan oleh APH (Aparat Penegak Hukum)," sambungnya.

Politikus Demokrat itu menegaskan, Kementerian ATR/BPN menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini dan menunggu hasil penyelidikan yang sedang berlangsung di KPK.

Ia pun memastikan pelayanan kepada masyarakat sama sekali tidak terganggu. Pihaknya, kata dia, telah mengecek langsung operasional di Kantah Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang pada Selasa pagi.

"Alhamdulillah tadi pagi juga kami melaksanakan pengecekan di Kantor Pertanahan Bogor dan juga Kota Tangerang. (Pelayanan) masih berjalan normal dan sesuai dengan prosedural sehari-harinya," pungkasnya. 

Dalam kegiatan OTT, KPK mengamankan 17 orang di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantah Kota Tangerang Tardi hingga Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.