Ossy Dermawan: Pelayanan Kantor Pertanahan Tak Terganggu OTT KPK

Pelayanan untuk masyarakat dipastikan tak akan terganggu dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, termasuk tingkat Direktur Jenderal (Dirjen).

Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 September 2026.

Ossy mengatakan, dirinya telah mengecek kondisi sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) yang pimpinannya turut ditangkap oleh lembaga antirasuah tersebut pada Senin kemarin, 14 September 2026.

"Alhamdulillah tadi pagi juga kami melaksanakan pengecekan di Kantor Pertanahan Bogor dan juga Kota Tangerang. (Pelayanan) masih berjalan normal dan sesuai dengan prosedural sehari-harinya," kata Ossy.

Ossy menegaskan, Kementerian ATR/BPN akan terus mengawasi kinerja di daerah. Ia tidak ingin kasus hukum yang tengah bergulir ini justru merugikan masyarakat yang sedang mengurus administrasi pertanahan.

"Itu yang ingin kami tekankan juga hari ini, jangan sampai isu ini kemudian mengorbankan pelayanan publik kepada masyarakat. Dan kami terus mengecek hal tersebut," tegasnya.

Terkait OTT yang berkaitan dengan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor dan Jabodetabek tersebut, Ossy meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi dan menunggu penjelasan resmi dari Aparat Penegak Hukum (APH).

"Dari sisi Kementerian ATR/BPN Tidak perlu kita membuat spekulasi Ataupun kontroversi lainnya, Kita tunggu sama-sama APH pasti menyampaikan secara resmi," kata Politikus Partai Demokrat ini.