Berita

Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Golkar dan PKS Kompak Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen

SELASA, 15 SEPTEMBER 2026 | 15:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Golkar dan PKS sepakat mendorong ambang batas parlemen atau parliamentary threshold di kisaran 5 persen dalam pembahasan RUU Pemilu.

Kesepahaman itu muncul dalam pertemuan silaturahmi DPP PKS dengan DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Senin malam, 14 September 2026.

Kedatangan Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf diterima langsung Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. 


Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar M Sarmuji mengatakan, pertemuan tersebut merupakan silaturahmi sekaligus upaya memperkuat kontribusi kedua partai dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Banyak hal yang dibahas tetapi satu semangat yang sama yaitu bagaimana bisa berkontribusi maksimal dalam koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Sarmuji kepada wartawan, Selasa, 15 September 2026.

Selain soal pemerintahan, kedua partai turut membahas sejumlah poin krusial dalam RUU Pemilu.

"Undang-undang Pemilu dibahas beberapa poin krusial. Nanti detailnya akan dibahas lebih lanjut," kata Sarmuji.

Salah satu poin yang dibahas adalah batas ambang parlemen.

"Misal tentang parliamentary threshold," kata Sarmuji.

Sarmuji mengatakan, Golkar dan PKS berpandangan angka ambang batas parlemen harus berada pada level moderat.

"Kita bersepaham di angka yang moderat saja," kata Sarmuji.

Saat ditanya mengenai angka yang dimaksud, Sarmuji mengindikasikan ambang batas parlemen berada di kisaran 5 persen.

"Ya kira-kira 5 persen," pungkas Sarmuji.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya