Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya menindak tegas pelaku pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian.
Hingga saat ini, Polda Kaltim telah menyelidiki 47 kasus dugaan karhutla. Dari penanganan tersebut, sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, luas lahan terdampak yang berkaitan dengan perkara tersebut mencapai sekitar 2.263 hektare.
Hal itu disampaikan Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro seusai membuka Forum Group Discussion (FGD) Mitigasi dan Penanganan Karhutla yang diikuti Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri Pendidikan Reguler (Serdik Sespimti Dikreg) ke-36 Tahun 2027 di Balikpapan, Senin, 14 September 2026.
Endar mengatakan, penanganan karhutla tidak hanya dilakukan melalui upaya pencegahan, tetapi juga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.
“Kalau memang ada korporasi yang terlibat, tentunya akan menjadi tanggung jawab hukum bagi yang bersangkutan,” kata Endar.
Menurut dia, Polda Kaltim akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kaltim dalam menangani perkara karhutla. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
“Intinya kami dari kepolisian akan siap melakukan pendekatan hukum bersama dengan kejaksaan tinggi tentunya. Kalau memang ada pihak-pihak, apakah itu pribadi, korporasi, dan pihak-pihak lainnya,” ujarnya.
Meski demikian, Endar menyebut hingga kini belum ditemukan bukti keterlibatan korporasi dalam perkara karhutla yang tengah ditangani Polda Kaltim.
“Sampai saat ini kita belum mendapatkan petunjuk adanya korporasi yang terlibat,” ucapnya.
Endar juga menanggapi informasi mengenai dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, setiap informasi terkait dugaan keterlibatan korporasi harus terlebih dahulu dibuktikan melalui proses hukum.
“Kita akan lihat dulu. Namanya laporan bisa saja, tetapi dari perspektif penegakan hukum harus ada pembuktian,” ujarnya.
Ia menjelaskan, motif karhutla yang ditemukan sejauh ini antara lain berkaitan dengan pembukaan lahan dan faktor ketidaksengajaan.
Karena itu, Endar mengimbau masyarakat tidak lagi menggunakan metode pembakaran untuk membuka lahan.
“Saya mengimbau seluruh pihak tentunya dalam pembakaran hutan, pembukaan lahan, tidak ada lagi menggunakan metode (pembakaran),” pintanya.
Ia juga meminta seluruh elemen masyarakat saling mengingatkan mengenai bahaya karhutla. Sebab, dampak kebakaran tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat mengganggu masyarakat secara luas.
Selain penegakan hukum, Polda Kaltim memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi yang melibatkan Serdik Sespimti Polri Dikreg ke-36.
Kegiatan tersebut dikemas dalam FGD bertema mitigasi dan penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Timur.
Forum itu melibatkan berbagai unsur, mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, perusahaan, aparat penegak hukum, hingga unsur terkait lainnya.
“Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam memperkuat mitigasi, pencegahan, penanganan, hingga penegakan hukum terhadap karhutla,” harapnya.
Endar menilai penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, bukan hanya kepolisian.
“Tidak hanya kami dari kepolisian, dari TNI, dari BPBD, semuanya terlibat,” ungkap dia.
Menurut Endar, langkah kesiapsiagaan menghadapi karhutla telah dilakukan sejak jauh hari, mulai dari pendekatan preventif hingga represif.
Ia berharap kegiatan edukasi dan FGD tersebut dapat memperkuat pemahaman seluruh pihak mengenai bahaya karhutla sekaligus mendorong langkah konkret untuk mencegah kebakaran meluas.
“Sudah jauh-jauh hari kita lakukan. Alhamdulillah sampai sejauh ini masih dalam pengelolaan yang bisa kita kendalikan. Semoga tidak menjadi lebih parah,” pungkasnya.
