Berita

Luhut Binsar Pandjaitan dan Mantan Presiden RI Joko Widodo di depan Kereta Cepat. (Foto: KAI)

Hukum

KPK Pastikan Penyelidikan Dugaan Korupsi Lahan Proyek Whoosh Terus Berjalan

RABU, 09 SEPTEMBER 2026 | 12:15 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih terus berjalan.

Jurubicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim penyelidik masih mendalami perkara tersebut dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak yang dinilai memiliki informasi terkait dugaan tindak pidana.

"Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau Whoosh saat ini masih terus berproses dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya," kata Budi kepada wartawan, Rabu 9 September 2026.


Budi belum mengungkap konstruksi perkara maupun identitas pihak yang telah dimintai keterangan karena kasus masih berada pada tahap penyelidikan.

Menurut dia, proses penyelidikan berjalan positif. Pihak-pihak yang diperiksa juga dinilai kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan KPK.

"Ya tentunya progres penyelidikannya juga berjalan secara positif, artinya pihak-pihak yang dimintai keterangan juga memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh tim penyelidikan KPK," ujarnya.

Budi juga membantah adanya kendala dari institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan, termasuk pihak yang berkaitan dengan proyek kereta cepat tersebut.

"Tidak ada. Jadi memang ini masih terus berproses, ini soal manajemen penanganan perkara saja, karena memang ini kan penyelidikan terbuka ya. Di sisi lain juga banyak kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan. Sehingga ini juga bagaimana strategi dan manajemen penanganan perkara di KPK," tegasnya.

Terkait jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Namun, dia menyebut jumlahnya sudah cukup banyak.

"Untuk totalnya nanti kami cek ya. Karena memang sudah cukup banyak juga yang dilakukan permintaan keterangan ya dan pihak-pihak tersebut tentunya juga kooperatif memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam tahap penyelidikan perkara ini," katanya.

KPK juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor proyek telah dimintai keterangan. Budi mengatakan identitas maupun latar belakang pihak yang diperiksa belum dapat disampaikan ke publik.

"Untuk detailnya pihak-pihak siapa saja, kami memang belum bisa membuka profil, identitas atau dari pihak mana, swasta atau pihak penyelenggara pengadaan ataupun pihak-pihak lainnya yang terkait, kami belum bisa update ya," pungkas Budi.

Sebelumnya, KPK mengungkap penyelidikan dugaan korupsi terkait proyek KCJB telah berlangsung sejak awal 2025. Perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan dan pembebasan lahan, bukan operasional moda transportasi Whoosh.

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, penyelidikan tersebut antara lain mendalami dugaan markup harga dalam proses pengadaan lahan.

"Ada oknum-oknum di mana dia yang bersangkutan itu yang seharusnya ini milik negara, tapi dijual lagi ke negara," kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin 10 November 2025.

Menurut Asep, lahan yang didalami berada di sepanjang jalur proyek mulai dari Halim, Jakarta, hingga Tegalluar, Bandung.

KPK juga menemukan indikasi adanya lahan milik negara yang kembali dijual kepada negara untuk kepentingan proyek KCJB.

"Di sana ada terindikasi tindak pidana korupsi, ada lahan-lahan milik negara, ada lahan yang kemudian dijual tidak sesuai dengan harga pasar dan jauh lebih tinggi dan lain-lain. Nah kerugian dari sisi pembebasan lahan ini yang sedang kita kejar, dan kita akan kembalikan kepada negara," pungkas Asep.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya