Berita

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (Foto: Istimewa)

Politik

Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Perubahan Postur Sementara RAPBN 2027

SENIN, 07 SEPTEMBER 2026 | 19:51 WIB | LAPORAN: YUDHISTIRA WICAKSONO

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah merombak postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Target pendapatan dan belanja negara disepakati naik masing-masing Rp9,1 triliun dibanding usulan awal.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut disepakati dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Postur Sementara bersama jajaran Kementerian Keuangan dan Bappenas.

"Bapak-Ibu sekalian, inilah postur sementara RAPBN Tahun Anggaran 2027 secara keseluruhan. Pendapatan negara dan hibah sebesar Rp3.435,1 triliun yang mengalami kenaikan Rp9,1 triliun dari usulan awal," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2026.


Dengan perubahan postur ini, target pendapatan negara naik menjadi Rp3.435,1 triliun--ditopang penerimaan perpajakan Rp2.912,0 triliun, PNBP Rp522,5 triliun, serta hibah Rp0,7 triliun.

Seiring naiknya target penerimaan, alokasi belanja negara membengkak menjadi Rp4.106,3 triliun. Angka ini dialokasikan untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.371,3 triliun (Belanja K/L Rp1.513,8 triliun dan Non-K/L Rp1.857,5 triliun) serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735,0 triliun.

Menariknya, perubahan asumsi ICP menjadi 75 Dolar AS per barel dan kurs Rp17.500 per Dolar AS justru menekan alokasi subsidi energi. Total subsidi energi dipangkas dari Rp272,94 triliun menjadi Rp261,50 triliun.

"Subsidi jenis BBM tertentu dan LPG 3 kg mengalami efisiensi dari Rp142,83 triliun menjadi Rp131,39 triliun atau terdapat selisih penghematan anggaran sebesar Rp11,44 triliun," jelas Said.

Meski postur belanja dan pendapatan naik, Said memastikan defisit anggaran tidak membengkak dan tetap terkendali.

"Surplus atau defisit anggaran ditetapkan sebesar minus Rp671,16 triliun atau secara persentase defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB," pungkas politisi PDIP tersebut.


Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya