Berita

Gubernur BI Destry Damayanti (tengah). (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Bisnis

Lebih Interaktif, Destry Bakal Kembalikan RDG Bulanan BI Tatap Muka

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2026 | 01:27 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank Indonesia (BI) berencana kembali menggelar konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan secara tatap muka setelah lebih dari setahun pelaksanaan dilakukan secara daring.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, pelaksanaan RDG Bulanan secara offline akan dikembalikan seperti mekanisme awal, meski waktu penerapannya masih belum ditentukan.

"Terkait dengan untuk yang RDG nanti, RDG bulanan, kita memang berencana nanti kita akan kembali ke normal (offline), tapi kapannya tentu kita akan lihat nanti," kata Destry di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Rabu, 2 September 2026.


Pelaksanaan RDG Bulanan BI sebelumnya rutin digelar secara tatap muka. Namun, sejak April 2025 di era Mantan Gubernur BI Perry Warjiyo, bank sentral mengubah mekanisme rapat tersebut menjadi secara daring setiap bulannya. 

Kini, format tatap muka kembali dipertimbangkan Destry untuk diterapkan. Menurutnya, pelaksanaan rapat secara langsung dinilai dapat meningkatkan efektivitas pembahasan karena memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih intensif antaranggota rapat.

"Tapi paling tidak kita akan mengarah ke sana sehingga kita bisa interaktif lebih enak ya," ujarnya.

Kendati demikian, Destry menuturkan penerapan RDG secara tatap muka masih menunggu kesiapan teknis.

"Tapi itu nanti kita akan lihat dulu kapan kita bisa offline, tempatnya sudah ada atau belum kan tergantung nanti tempat-tempat dari DKom (Departemen Komunikasi BI) menyiapkannya," sambungnya.

Sebagai informasi, RDG Bulanan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di BI. Forum tersebut digunakan untuk mengevaluasi bauran kebijakan yang telah ditempuh sekaligus menentukan arah kebijakan BI ke depan.

Pelaksanaan RDG BI mengacu pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan tersebut, RDG diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter.

RDG Bulanan berlangsung selama dua hari berturut-turut sebagai satu kesatuan rapat. Pada hari pertama, pembahasan difokuskan pada hasil evaluasi kondisi dan prospek perekonomian, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran. Hasil evaluasi tersebut kemudian dipadukan dengan sejumlah opsi bauran kebijakan.

Selanjutnya, pada hari kedua, RDG membahas rekomendasi sekaligus menetapkan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam satu bauran kebijakan.


Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya