Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka. (Foto: Istimewa)
Persoalan data desil Badan Pusat Statistik (BPS) disorot Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka.
Ia mempertanyakan berulangnya persoalan tersebut yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat miskin.
Rieke pun meminta pimpinan BPS memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab kekacauan data desil. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat terus dianggap sebagai kesalahan teknis atau administratif semata.
"Saya, Anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi Hukum dan HAM, mencermati dengan serius "compang-campingnya" data Desil BPS yang berulang kali terjadi,” tegas Rieke kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Ia menilai buruknya kualitas data kemiskinan berpotensi menghambat negara dalam memenuhi hak warga yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan bantuan.
“Ini adalah pengingkaran terhadap Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Ketika data kemiskinan cacat, maka negara gagal menjemput mereka yang berhak,” tegas Legislator PDIP ini.
Menurut Rieke, persoalan tersebut bahkan dapat masuk dalam kategori pelanggaran HAM struktural. Sebab, data yang keliru berpotensi menyebabkan diskriminasi dalam memperoleh bantuan sosial, kerugian hak ekonomi, hingga hilangnya kepastian hukum bagi masyarakat miskin.
Ia pun meminta pimpinan BPS menjawab secara terang penyebab persoalan data yang terus berulang tersebut.
“Dua skenario wajib dijawab pimpinan BPS: apakah ini inkompetensi massif yang dibiarkan, atau rekayasa sistematis untuk membentuk narasi tertentu? Jika terbukti ada unsur kesengajaan, ini masuk ranah tindak pidana korupsi data,” ungkap Rieke.
Rieke juga mengingatkan pemerintah agar tidak mereduksi polemik data desil menjadi sekadar persoalan administrasi. Ia menduga terdapat pola tertentu karena persoalan serupa disebut muncul berulang pada momentum strategis kebijakan pemerintah.
"Yang perlu atensi serius Pemerintah: Polemik Desil ini tidak bisa dilihat sebagai persoalan teknis semata. Saya menduga kuat ada indikasi sistematis di balik kekacauan data yang berulang. Pola yang sama terus terjadi pada momen-momen krusial kebijakan strategis pemerintah,” sesalnya.
Menurut Rieke, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik kekacauan data, termasuk potensi upaya menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebab, kata Rieke, data yang tidak kredibel dapat berimbas langsung pada ketepatan sasaran kebijakan pemerintah sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
"Data yang tidak kredibel secara berkelanjutan hanya akan melahirkan dua dampak: pertama, kebijakan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran sehingga citra kepemimpinan tergerus; kedua, publik kehilangan kepercayaan pada seluruh ekosistem birokrasi,” jelasnya.
Rieke bahkan mengingatkan kemungkinan adanya pihak yang sengaja ingin membuat pemerintahan baru tidak stabil. Menurutnya, kekacauan data dapat menjadi instrumen yang sulit terlihat, tetapi berpotensi menggerus kepercayaan publik secara perlahan.
Atas persoalan tersebut, Rieke mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim independen untuk mengusut persoalan data desil BPS.
"Saya mendesak Presiden membentuk tim independen untuk mengusut tuntas: apakah ini kelalaian atau konspirasi birokrasi? Saya mendesak BPK audit investigatif BPS. Triliunan anggaran negara di APBN yang disalurkan ke BPS perlu akuntabilitas. Bongkar postur anggaran BPS. Bongkar indikasi penyimpangan anggaran negara di BPS termasuk untuk indikasi ‘meredam media dan media sosial’,” imbuhnya.
Rieke menegaskan dirinya akan menggunakan kewenangan sebagai anggota DPR untuk mengawal persoalan tersebut. Ia ingin memastikan masyarakat miskin yang terdampak persoalan data tetap memperoleh haknya.
"Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan gunakan seluruh kewenangan DPR untuk memastikan keadilan bagi rakyat miskin yang tak pernah tercatat dengan benar. Harga mati: Data akurat untuk martabat rakyat!" pungkasnya.
