Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Robert J. Kardinal. (Foto: istimewa)

Politik

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

RABU, 02 SEPTEMBER 2026 | 21:04 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terbukti disengaja didorong untuk dijatuhi hukuman maksimal, termasuk sanksi pidana mati.

Anggota Komisi IV DPR RI Robert J Kardinal menilai, sanksi tegas diperlukan mengingat bencana ekologis ini terus berulang setiap tahun dan membahayakan keselamatan warga.

"Masalah ini sudah puluhan tahun dan korban terus berjatuhan. Bukan hanya kerugian materi, tetapi juga merenggut nyawa dan merusak kesehatan masyarakat," tegas Robert kepada wartawan, Rabu, 2 September 2026.


Politikus Senior Golkar ini menyoroti dampak nyata karhutla di Kalimantan Tengah yang mencatatkan 72.431 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga Agustus 2026. Sementara di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, polusi udara PM2.5 sempat menembus angka berbahaya 480 µg/m3.

Di Riau, luas lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026 bahkan telah mencapai 16.277,50 hektare.

"Ini bukan sekadar bencana lingkungan, tapi sudah darurat kemanusiaan," kata Robert.

Atas dasar itu, mantan Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini mendorong penguatan sanksi pidana dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Kehutanan yang telah disetujui menjadi RUU Usul Inisiatif DPR pada 27 Agustus lalu.

Ia menegaskan penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar eksekutor di lapangan, tetapi juga aktor intelektual, pemodal, hingga korporasi.

"Selain masyarakat, mungkin ada pihak yang membayar, direktur, atau pemilik perusahaan. Persoalan ini harus dilihat secara menyeluruh," ujarnya.

Robert bahkan mencontohkan ketegasan Pemerintah Aljazair yang menyiapkan amendemen hukum pidana berupa hukuman mati bagi pembakar hutan.

"Aljazair mengambil langkah tegas dengan menyiapkan hukuman mati bagi pembakar hutan. Ini patut kita pertimbangkan sebagai bukti keseriusan negara," tutur legislator asal Papua Barat ini.

Selain sanksi badan, Robert juga mendorong penerapan mekanisme perampasan aset bagi para pelaku kejahatan lingkungan untuk memutus motif ekonomi di balik pembakaran hutan.

Ia pun mendesak pemerintah membenahi tata kelola pembukaan lahan perkebunan, menindak pemegang HPH yang mengabaikan reboisasi, serta memperkuat fasilitas petugas pemadam di lapangan.

"Jangan setiap tahun kita bicara hal yang sama: kebakaran terjadi, asap muncul, masyarakat menderita, lalu selesai. Siklus ini harus diputus dengan hukuman yang benar-benar membuat jera," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

IPB Job Fair 2026 Perluas Peluang Kerja dan Bantu Dunia Industri

Senin, 23 November 2026 | 04:18

Oleh-oleh dari Turki, 13.500 Hektare Mangrove dan Lamun Siap Direstorasi

Senin, 23 November 2026 | 03:57

Mobil Mewah para Kader Gerindra Disorot Warganet

Senin, 23 November 2026 | 03:30

Kenaikan Suku Bunga BI Bisa Ancam Visi Asta Cita Prabowo

Senin, 23 November 2026 | 03:08

Maung Bandung Bungkam Bali United Lewat 3 Menit Mematikan

Senin, 23 November 2026 | 02:42

Ketika Negara Didesak Mengatur Perkara Sadap-Menyadap

Senin, 23 November 2026 | 02:24

Panglima TNI Membidik

Senin, 23 November 2026 | 01:59

BGN Evaluasi Dapur MBG yang Tidak Sesuai Standar, Operasional Siap-siap Disetop!

Senin, 23 November 2026 | 01:31

Partai Politik dan Rusaknya Negara

Senin, 23 November 2026 | 01:01

Demonstrasi Drone dan RCWS yang Memukau di Bumi Marinir Cilandak

Senin, 23 November 2026 | 00:39

Selengkapnya