Berita

Analis Politik dan Kebijakan Publik Adib Miftahul (paling kanan). (Foto: RMOL/ Faisal Aristama)

Politik

Adib Miftahul:

Jangan Ada Dusta, APH Pegang Data Korporasi Pelaku Karhutla

RABU, 02 SEPTEMBER 2026 | 19:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penguatan sanksi terhadap korporasi yang terlibat dalam aksi kejahatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus memberikan efek jera. Sehingga, keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran sanksi.

Demikian dikatakan Analis Politik dan Kebijakan Publik Adib Miftahul dalam diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bertajuk ‘Dukung Penegakan Hukum Karhutla untuk Beri Efek Jera’, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 2 September 2026.

"Korporasi itu selain satu tujuannya pasti mengeruk keuntungan. Saya yakinlah semua aparatur penegak hukum (APH), Anda tanya pasti mereka tahu datanya. Enggak usah ada dusta di antara kita," kata Adib.


Adib justru mempertanyakan apabila denda yang dikenakan kepada korporasi hanya mencapai Rp1,5 triliun, sementara luas penguasaan lahan dan keuntungan perusahaan jauh lebih besar.

"Kalau denda saya pikir tadi akan menyebut Rp150 triliun yaitu baru top," kata Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini. 

"Kita harus cek misalnya penguasaan lahan mereka di Kalimantan itu berapa juta, keuntungannya berapa. Ya kan masa iya dendanya cuma diakumulasi misalnya 1,5 tahun," sambungnya.

Kendati begitu, Adib mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan dan mendorong agar sanksi terhadap korporasi diperberat.

"Masa iya sih setiap tahun kita bicara soal ini," kata Adib.

Menurutnya, negara sebenarnya memiliki sumber daya dan perangkat hukum yang cukup untuk mengungkap pelaku perusakan hutan. 

"Tinggal tadi itu kalau ada political will dari DPR dan goodwill dari pemerintah, saya kira sebentar," pungkas Adib.

Turut hadir narasumber lain dalam diskusi KWP tersebut, yakni Anggota Komisi IV DPR  Fraksi PKS, Riyono Caping.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya