KH. Marsudi Syuhud (Foto: Istimewa)
Pondok Pesantren Lirboyo menjadi saksi lahirnya seruan moral para Kiai Sepuh NU menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Tokoh senior NU sekaligus calon Ketua Umum PBNU, KH. Marsudi Syuhud, menyatakan siap menjalankan sekaligus mengawal tujuh arahan tersebut.
Menurut Marsudi, seruan yang disampaikan para Masyayikh Lirboyo merupakan bentuk kegelisahan terhadap kondisi organisasi sekaligus ikhtiar menjaga NU dan jam'iyyah dari persoalan moral yang dapat mengancam keberlangsungan organisasi.
Ia menilai pembenahan di tubuh NU harus segera dimulai, terutama dalam momentum Muktamar ke-35. Menurutnya, tidak ada alasan untuk kembali menunda langkah perbaikan.
"Tujuh arahan dari kiai sepuh ini harus dilaksanakan dalam Muktamar kali ini. Sebab jika tidak dimulai dari sekarang, mau kapan lagi? Kalau bukan kita yang melakukan, mau siapa lagi?" tegas KH. Marsudi Syuhud melalui keterangannya kepada media, Sabtu 29 Agustus 2026.
Marsudi mengatakan, maklumat para Masyayikh Lirboyo juga mencerminkan kekhawatiran terhadap dinamika yang berkembang di lingkungan PBNU.
"Ini adalah bentuk kegelisahan para Masyayikh. Jangan biarkan para kiai sepuh menangis melihat kondisi PBNU selama ini. Semoga ini menjadi senjata pusaka untuk menyelamatkan NU dan jam'iyyah-nya," lanjutnya.
Marsudi menekankan tujuh poin tersebut perlu menjadi pegangan seluruh muktamirin dalam menentukan arah NU ke depan.
Pertama, menghentikan politisasi dan transaksi politik dalam Muktamar, termasuk segala bentuk manipulasi, rekayasa, dan politik uang.
Kedua, menolak intervensi maupun kepentingan eksternal yang berupaya memengaruhi atau menunggangi agenda Muktamar ke-35 NU.
Ketiga, mengembalikan NU pada Khittah 1926 sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang independen.
Keempat, mengedepankan tradisi tabayyun, musyawarah mufakat, serta kebijaksanaan ulama sepuh dibandingkan rivalitas politik praktis.
Kelima, menjaga persatuan jam'iyyah dengan menghindari provokasi, perpecahan, serta pola dukung-mendukung yang berpotensi merusak ukhuwah Nahdliyin.
Keenam, memastikan kepemimpinan PBNU mendatang memiliki komitmen moral, akhlak, dan integritas yang teruji.
Ketujuh, menjadikan Muktamar sebagai momentum kebangkitan moral sekaligus upaya menjaga marwah NU dan masa depan jam'iyyah demi kemaslahatan umat dan bangsa.
Bagi Marsudi, tujuh seruan tersebut bukan sekadar pesan menjelang Muktamar, melainkan amanat yang perlu diwujudkan dalam proses menentukan arah kepemimpinan dan masa depan NU.
