Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Hasto Respons Pernyataan Budi Arie: Upaya Inkonstitusional Tak Bisa Dibenarkan!

SABTU, 29 AGUSTUS 2026 | 02:33 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyebut adanya kemungkinan percepatan Pemilu 2029, direspons Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Hasto mengaku terkejut dengan pernyataan tersebut. Terlebih, menurutnya, pernyataan itu disampaikan dalam sebuah forum tertutup yang turut dihadiri mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ya kami sangat kaget dengan pernyataan itu karena itu dalam suatu forum yang tertutup yang dihadiri oleh Jokowi. Sehingga dengan adanya suatu skenario-skenario seperti itu adalah suatu tindakan anti-demokrasi,” kata Hasto kepada wartawan di Kantor Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026. 


Ia menegaskan, sikap PDIP tetap berpegang pada pelaksanaan Pemilu 2029. Menurutnya, konsistensi terhadap jadwal pemilu merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan sistem demokrasi Indonesia.

“Sikap PDI Perjuangan adalah pemilu 2029 dan ini menjaga kesehatan di dalam sistem demokrasi kita,” jelasnya.

Hasto mengatakan, jika terdapat pihak yang merasa tidak puas terhadap pemerintah maupun kondisi politik saat ini, maka kritik harus disampaikan melalui jalur demokratis.

“Kalau ada yang tidak puas maka salurkan berbagai kritik itu dan kemudian kami PDI Perjuangan mendorong agar presiden, pemerintah, DPR RI, dan lembaga negara lain untuk lembaga negara tinggi lainnya untuk mendengarkan suara rakyat, mendengarkan kritik,” ujar dia.

Hasto menegaskan, seluruh pihak yang berada di dalam pemerintahan, termasuk DPR RI, harus membuka diri terhadap kritik masyarakat.

“Karena siapapun yang ada di dalam pemerintahan termasuk DPR itu juga harus membuka dirinya terhadap berbagai kritik,” ungkapnya.

Hasto pun menegaskan bahwa segala upaya yang bertentangan dengan konstitusi tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan bernegara.

“Karena itulah berbagai upaya-upaya yang inkonstitusional itu tidak boleh dibenarkan di republik ini,” pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya