Berita

Kementerian Dalam Negeri menjamin pemulihan dokumen administrasi kependudukan warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. (Foto: Dok. Kemendagri)

Nusantara

Pemerintah Jamin Kemudahan Dokumen Korban Bencana Nagekeo

JUMAT, 28 AGUSTUS 2026 | 19:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat menjamin pemulihan dokumen administrasi kependudukan (Adduk) bagi warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seluruh proses penerbitan ulang dipastikan berjalan cepat tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi saat meninjau posko pengungsian di Posko Gereja Aeramo, Nagekeo, didampingi Kasubdit Tata Kelola dan SDM TIK Direktorat PIAK, Indersan Rakha, Selasa, 25 Agustus 2026.

Teguh menegaskan, langkah jemput bola ini sengaja diterjunkan guna membantu masyarakat yang kehilangan dokumen vital pascabencana yang mengguncang kawasan tersebut pada 15 Agustus 2026 lalu.


"Kami hadir di NTT untuk tanggap darurat bencana. Tim kami tak hanya diterjunkan di Nagekeo, tetapi juga menyisir wilayah Ngada, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, hingga Sikka," ujar Teguh.

Ia menyadari betul musibah gempa meluluhlantakkan dokumen penting warga, seperti KTP-el dan Kartu Keluarga (KK). Padahal, berkas tersebut menjadi syarat utama pengungsi untuk mengakses berbagai bantuan sosial (bansos) dan layanan darurat dari pemerintah.

"Musibah ini pastinya merusak atau menghilangkan dokumen kependudukan. Ini harus segera diganti karena untuk mendapatkan pelayanan dan bantuan sosial pasti butuh KTP-el dan KK. Seluruh pelayanan Dukcapil ini gratis, tidak ada pungutan biaya apa pun," tegas Teguh.

Apresiasi Pemkab Nagekeo

Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus menyambut hangat respons cepat Kemendagri. Mengingat Nagekeo merupakan wilayah paling parah terdampak guncangan gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat di laut 30 kilometer timur laut Mbay tersebut.

"Kehadiran tim Ditjen Dukcapil Kemendagri yang dipimpin Pak Dirjen Teguh Setyabudi sangat membantu masyarakat. Keberadaan KTP-el ini amat krusial agar warga dapat segera menerima penyaluran bantuan tahap berikutnya dari pemerintah," puji Bupati Donatus.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Teguh Setyabudi turut menyerahkan dukungan logistik pelayanan kependudukan berupa 6.000 keping blangko KTP-el, ribbon, hingga perangkat jaringan internet Starlink demi menunjang konektivitas layanan pencetakan di titik bencana.

Secara simbolis, Dirjen Dukcapil bersama Bupati Nagekeo menyerahkan langsung KTP-el dan KK yang telah dicetak ulang beserta bantuan sembako kepada perwakilan pengungsi. Layanan jemput bola ini dipastikan terus bersiaga penuh sepanjang masa tanggap darurat berlangsung.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya