Berita

Kementerian Dalam Negeri menjamin pemulihan dokumen administrasi kependudukan warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. (Foto: Dok. Kemendagri)

Nusantara

Pemerintah Jamin Kemudahan Dokumen Korban Bencana Nagekeo

JUMAT, 28 AGUSTUS 2026 | 19:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat menjamin pemulihan dokumen administrasi kependudukan (Adduk) bagi warga terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seluruh proses penerbitan ulang dipastikan berjalan cepat tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Teguh Setyabudi saat meninjau posko pengungsian di Posko Gereja Aeramo, Nagekeo, didampingi Kasubdit Tata Kelola dan SDM TIK Direktorat PIAK, Indersan Rakha, Selasa, 25 Agustus 2026.

Teguh menegaskan, langkah jemput bola ini sengaja diterjunkan guna membantu masyarakat yang kehilangan dokumen vital pascabencana yang mengguncang kawasan tersebut pada 15 Agustus 2026 lalu.


"Kami hadir di NTT untuk tanggap darurat bencana. Tim kami tak hanya diterjunkan di Nagekeo, tetapi juga menyisir wilayah Ngada, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, hingga Sikka," ujar Teguh.

Ia menyadari betul musibah gempa meluluhlantakkan dokumen penting warga, seperti KTP-el dan Kartu Keluarga (KK). Padahal, berkas tersebut menjadi syarat utama pengungsi untuk mengakses berbagai bantuan sosial (bansos) dan layanan darurat dari pemerintah.

"Musibah ini pastinya merusak atau menghilangkan dokumen kependudukan. Ini harus segera diganti karena untuk mendapatkan pelayanan dan bantuan sosial pasti butuh KTP-el dan KK. Seluruh pelayanan Dukcapil ini gratis, tidak ada pungutan biaya apa pun," tegas Teguh.

Apresiasi Pemkab Nagekeo

Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus menyambut hangat respons cepat Kemendagri. Mengingat Nagekeo merupakan wilayah paling parah terdampak guncangan gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat di laut 30 kilometer timur laut Mbay tersebut.

"Kehadiran tim Ditjen Dukcapil Kemendagri yang dipimpin Pak Dirjen Teguh Setyabudi sangat membantu masyarakat. Keberadaan KTP-el ini amat krusial agar warga dapat segera menerima penyaluran bantuan tahap berikutnya dari pemerintah," puji Bupati Donatus.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Teguh Setyabudi turut menyerahkan dukungan logistik pelayanan kependudukan berupa 6.000 keping blangko KTP-el, ribbon, hingga perangkat jaringan internet Starlink demi menunjang konektivitas layanan pencetakan di titik bencana.

Secara simbolis, Dirjen Dukcapil bersama Bupati Nagekeo menyerahkan langsung KTP-el dan KK yang telah dicetak ulang beserta bantuan sembako kepada perwakilan pengungsi. Layanan jemput bola ini dipastikan terus bersiaga penuh sepanjang masa tanggap darurat berlangsung.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya