Karhutla Didesak jadi Bencana Nasional, Begini Respons DPR

DPR RI merespons desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi berulang dengan dampak luas ditetapkan sebagai bencana nasional.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, pemerintah saat ini telah melakukan langkah-langkah koordinasi untuk menangani karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah.

"Ya saat ini kan sudah dilakukan langkah-langkah koordinasi untuk mengatasi hal tersebut, jadi saya rasa pemerintah sudah melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Meski demikian, Puan meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi dan penanganan karhutla agar lebih efektif. Menurutnya, penanganan karhutla harus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan kementerian terkait.

"Namun dari DPR tentu saja kami akan meminta kepada pemerintah untuk bisa mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah yang lebih efektif terkait dengan karhutla ini, dan dilakukan dikoordinasikan oleh para menkonya dengan kementerian terkait," ujarnya.

Puan menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga harus menyiapkan langkah pemulihan setelah kebakaran berakhir, terutama terhadap masyarakat dan fasilitas yang terdampak.

"Karena bukan hanya saat ini saja atau kebakarannya saja, namun nanti sesudah selesai kebakarannya itu apa yang akan dilakukan terkait dengan kesehatan, kemudian pendidikan anak-anak, dan rehabilitasi bukan hanya hutannya, tapi tempat-tempat yang terdampak oleh kebakaran tersebut," pungkasnya.