Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)

Politik

Kemenkeu Klarifikasi Pernyataan Purbaya soal Anggaran DTSEN BPS Rp7 Triliun

KAMIS, 27 AGUSTUS 2026 | 03:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meluruskan pemberitaan mengenai anggaran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Sensus Ekonomi yang disebut mencapai hampir Rp7 triliun.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, angka tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan.

"Itu bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi," kata Deni dalam keterangan tertulis, Rabu malam, 26 Agustus 2026.


Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya meminta BPS memperbaiki DTSEN, terutama menyangkut penentuan desil masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.

Purbaya memastikan pemerintah tengah melakukan perbaikan terhadap data tersebut agar penetapan kelompok kesejahteraan masyarakat menjadi lebih akurat.

“Sedang diperbaiki itu DTSEN-nya,” ujar Purbaya usai sidang debottlenecking di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Rabu siang, 26 Agustus 2026.

Menurutnya, anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan sensus sekaligus penyempurnaan DTSEN mencapai hampir Rp7 triliun. 

Dengan anggaran yang cukup besar itu, Purbaya berharap kualitas data DTSEN pada tahun depan dapat semakin baik.

“Jadi DTSEN sama sensus itu kalau enggak salah hampir Rp7 triliun lebih sedikit. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun (2026) penambahan anggaran, kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik,” kata Purbaya.

Sebelumnya polemik muncul setelah sejumlah masyarakat menengah ke bawah mengeluh masuk ke dalam kelompok desil 9 dan 10, yang selama ini dikategorikan sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi.

Keluhan tersebut disampaikan karena status tersebut dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk bantuan sosial (bansos) dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya