Menteri Dody Lapor Presiden: Konektivitas Jalan Nasional Flores Kembali Pulih

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait konektivitas di Pulau Flores berangsur pulih pascagempa bumi Magnitudo 7,7. 

Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung Presiden Prabowo di Posko Penanganan Bencana Alam Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu 26 Agustus 2026.

Menteri Dody mengatakan, pemulihan konektivitas menjadi fokus utama Kementerian PU sejak hari pertama gempa terjadi. 

Seluruh jalan nasional yang terdampak longsoran telah dibuka kembali, sementara jalan dan jembatan yang mengalami gangguan ditangani secepatnya untuk memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan.

“Kami memang fokus utamanya adalah (pemulihan) jalan. Jadi mulai hari pertama itu, sesuai dengan bimbingan Kepala BNPB kami buka semua jalan nasional,” kata Menteri Dody.

Menurutnya, sebagian besar gangguan akses disebabkan longsoran material akibat guncangan gempa. Mengingat aktivitas gempa masih berlangsung, Kementerian PU juga menyiagakan ekskavator di sejumlah titik yang telah dipetakan sebagai kawasan rawan longsor. Dengan demikian, penanganan dapat segera dilakukan apabila terjadi longsoran susulan.

Selain jalan, Kementerian PU turut menangani jembatan terdampak di Kabupaten Manggarai. Salah satunya Jembatan Wae Pesi yang merupakan jalur penting penghubung Pelabuhan Reo dengan sejumlah wilayah di Manggarai dan menjadi lintasan distribusi BBM.

“Kita sudah diwanti-wanti oleh Kepala BNPB dan Menko Pak Pratikno, jembatan ini harus diutamakan karena transportasi BBM lewat sini. Kemudian kita kerja siang-malam. Hari kedua, Alhamdulillah, jembatan sudah bisa fungsional,” ujar Menteri Dody.

Jembatan Wae Pesi kini dapat dilalui secara terbatas dengan sistem satu per satu. Kementerian PU juga telah melakukan pengujian menggunakan truk BBM dengan muatan hingga 20 ton dan jembatan dinyatakan masih mampu dilalui.

Selain pemulihan konektivitas, Kementerian PU juga menangani gangguan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah terdampak. Sebagian sumber air mengalami penurunan akibat longsoran yang memengaruhi kondisi sungai. 

Verifikasi dan perbaikan dilakukan secara bertahap, sementara kebutuhan mendesak masyarakat dipenuhi melalui pengiriman hidran umum, mobil tangki air, dan toilet portabel.

Pulau Palue

Menteri Dody mengatakan, Pulau Palue mendapat perhatian khusus karena kondisi infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat yang masih terbatas. 

“Jadi jalan waktu itu masih tertutup, hari ke dua itu kami langsung kirimkan dua alat berat. Tapi memang karena transportasi kapal Feri masih sangat terbatas, jadi kita kirimnya sampai dua hari. Dari 10 longsoran, alhamdulillah, sudah kita buka semua,” kata Menteri Dody.

Menteri Dody juga meninjau langsung kondisi Palue dan menemukan sejumlah ruas jalan yang telah lama tidak mendapatkan preservasi. 

Selain itu, kebutuhan air bersih menjadi persoalan mendasar karena keterbatasan sumber air di pulau tersebut. Sejumlah bak penampungan air hujan juga mengalami kebocoran akibat gempa dan akan segera diperbaiki agar dapat dimanfaatkan kembali pada musim hujan.

Untuk solusi jangka panjang, Kementerian PU berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjajaki teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar. Sementara itu, preservasi jalan di Pulau Palue juga akan dilakukan.

“Jadi Palue ini, di samping jalan yang memang sudah lama tidak dipreservasi, kita akan preservasi juga. Kebutuhan mendasar air akan kita utamakan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa di mana pun masyarakat kita, tidak boleh satu pun kita tinggalkan,” pungkas Menteri Dody.