Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Purbaya Wanti-wanti BNPB Jangan Markup Anggaran Karhutla

RABU, 26 AGUSTUS 2026 | 20:40 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan anggaran yang diajukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan.

Purbaya mengatakan anggaran khusus penanganan bencana, termasuk karhutla, telah disiapkan pemerintah. Namun, pencairannya masih menunggu pengajuan kebutuhan dari BNPB.

Dia pun mengingatkan BNPB agar tidak menaikkan anggaran yang diajukan melebihi kebutuhan sebenarnya.


"Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Ya (berapa pun anggarannya akan dicairkan), asal jangan di-markup saja," kata Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu 26 Agustus 2026.

Menurutnya, BNPB masih melakukan asesmen sebelum mengajukan tambahan anggaran untuk menangani karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

Saat ini, BNPB masih memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun untuk menangani bencana. Menurutnya, jika dana tersebut tidak mencukupi, ia akan segera mencairkan tambahan anggaran sesuai kebutuhan. 

Namun, hingga saat ini Purbaya mengaku belum menerima usulan tambahan dana khusus penanganan karhutla dari BNPB.

"Nanti tergantung permintaan BNPB, kita akan menyalurkan lewat BNPB. Mereka belum minta, tapi kita sediakan, 'kan mereka punya Rp5 triliun, kalau kurang ya kita tambah," ungkapnya.

Selain BNPB, Purbaya mengatakan Kementerian Kehutanan juga telah meminta anggaran untuk penanggulangan karhutla di Kalimantan. Kementerian Keuangan pun telah mencairkan sebagian anggaran yang diminta tersebut.

Namun, dia tidak merinci besaran tambahan anggaran yang telah dicairkan untuk Kementerian Kehutanan.

Purbaya memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menangani karhutla di Kalimantan tidak akan lebih besar dibandingkan biaya penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh.

"BNPB belum ngasih biaya total, ya kita tidak tahu berapanya, 'kan ini masih terjadi kan, sedang dia ases ulang. Tapi hitungan saya sih, tidak akan sebesar di Aceh, karena di Aceh masif sekali," tandasnya.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Setelah 19 Kapolda Berganti, Apa yang Berubah bagi Masyarakat?

Selasa, 06 Oktober 2026 | 06:19

King Indo Sah Jadi Raja ASEAN Usai Geprek Thailand 4-2

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:54

Jika Gugatan Denny Indrayana Cs Diterima MK Tak Otomatis Gibran Lengser

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:33

Ada Beking Politik, Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Jaksinema Bakal Jadi Mesin Baru Ekonomi Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:55

Bonus Timnas Indonesia Diatur Ketum PSSI

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:38

Nasib Gibran di Tangan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 04:19

Tak Mudah Pecat Gibran Meski Gugatan Denny Indrayana Cs Dikabulkan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:28

Festival Indonesia 2026 Perkuat Diplomasi Budaya Jakarta-Seoul

Selasa, 06 Oktober 2026 | 03:03

Jakarta Butuh Regulasi Parkir Valet

Selasa, 06 Oktober 2026 | 02:23

Selengkapnya