Berita

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Purbaya Wanti-wanti BNPB Jangan Markup Anggaran Karhutla

RABU, 26 AGUSTUS 2026 | 20:40 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan anggaran yang diajukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan.

Purbaya mengatakan anggaran khusus penanganan bencana, termasuk karhutla, telah disiapkan pemerintah. Namun, pencairannya masih menunggu pengajuan kebutuhan dari BNPB.

Dia pun mengingatkan BNPB agar tidak menaikkan anggaran yang diajukan melebihi kebutuhan sebenarnya.


"Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Ya (berapa pun anggarannya akan dicairkan), asal jangan di-markup saja," kata Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu 26 Agustus 2026.

Menurutnya, BNPB masih melakukan asesmen sebelum mengajukan tambahan anggaran untuk menangani karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

Saat ini, BNPB masih memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun untuk menangani bencana. Menurutnya, jika dana tersebut tidak mencukupi, ia akan segera mencairkan tambahan anggaran sesuai kebutuhan. 

Namun, hingga saat ini Purbaya mengaku belum menerima usulan tambahan dana khusus penanganan karhutla dari BNPB.

"Nanti tergantung permintaan BNPB, kita akan menyalurkan lewat BNPB. Mereka belum minta, tapi kita sediakan, 'kan mereka punya Rp5 triliun, kalau kurang ya kita tambah," ungkapnya.

Selain BNPB, Purbaya mengatakan Kementerian Kehutanan juga telah meminta anggaran untuk penanggulangan karhutla di Kalimantan. Kementerian Keuangan pun telah mencairkan sebagian anggaran yang diminta tersebut.

Namun, dia tidak merinci besaran tambahan anggaran yang telah dicairkan untuk Kementerian Kehutanan.

Purbaya memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menangani karhutla di Kalimantan tidak akan lebih besar dibandingkan biaya penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh.

"BNPB belum ngasih biaya total, ya kita tidak tahu berapanya, 'kan ini masih terjadi kan, sedang dia ases ulang. Tapi hitungan saya sih, tidak akan sebesar di Aceh, karena di Aceh masif sekali," tandasnya.


Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya