Anggota Bawaslu Lolly Suhenty. (Foto: Humas Bawaslu)
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menekankan pentingnya peran kehumasan sebagai garda terdepan dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara "Evaluasi Kebijakan Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu dalam Masa Non-Tahapan Pemilu" yang digelar di Surabaya, Selasa, 25 Agustus 2026.
Dalam sambutannya, Lolly mengibaratkan kerja kehumasan seperti merawat sebuah hunian. Menurutnya, citra lembaga sangat bergantung pada bagaimana informasi dikemas dan disajikan kepada masyarakat.
"Kerja kehumasan itu pada dasarnya adalah kerja menjaga halaman rumah. Kalau halaman rumah kita bersih, tertata, menarik, maka itu mengundang orang untuk datang. Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan, dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu," ujar Lolly dikutip melalui keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
Ia menegaskan, keberhasilan humas tidak lagi hanya diukur dari kuantitas berita yang diproduksi, melainkan kualitas dampak yang dihasilkan.
"Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik," tambahnya.
Mantan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini memaparkan, sejak tahun 2022 Bawaslu telah membangun ekosistem komunikasi publik yang terukur melalui empat prinsip utama dalam setiap publikasi dan pemberitaan.
Di antaranya prinsip informatif agar publik yang tidak mengetahui tentang pemilu menjadi lebih paham. Kemudian prinsip edukatif yang bertujuan untuk mengubah ketidaktahuan menjadi pemahaman.
"Impresif, untuk membangun ketertarikan publik terhadap kanal informasi Bawaslu. Serta advokatif, sehingga mampu menggerakkan masyarakat menjadi pengawas partisipatif," urai Lolly.
Lebih lanjut, ia merefleksikan perjalanan humas Bawaslu selama empat tahun terakhir. Jika tahun 2022 adalah fase pembangunan fondasi dan 2023-2024 berfokus pada perluasan jangkauan serta manajemen krisis, maka tahun 2026 adalah saatnya mengukur dampak nyata.
"Tahun ini, kewajiban kita adalah mengukur kualitas dan dampaknya. Dari yang sekedar pertanyaannya berapa banyak Bawaslu Provinsi A bikin pemberitaan, sekarang bergeser pada seberapa baik Bawaslu memberikan informasi dan seperti apa engagement-nya," jelas Lolly.
Kepercayaan Publik Meningkat Signifikan
Upaya penguatan humas ini membuahkan hasil positif. Lolly mengungkapkan data dari Litbang Kompas yang menunjukkan tren citra dan kepercayaan terhadap Bawaslu mengalami kenaikan drastis.
"Jika di 2023 tren citra dan kepercayaan terhadap Bawaslu itu angkanya di 62,3 persen, maka di 2025 Januari menjadi 81,6 persen. Komisi Informasi Publik juga menyatakan kita lembaga yang informatif, dan 75 persen jurnalis menyatakan senang melakukan liputan di Bawaslu," ungkapnya.
Meski meraih prestasi, Lolly mengingatkan adanya beberapa catatan yang harus dibenahi, antara lain ketidakmerataan pengawasan siber di daerah, fluktuasi keterlibatan publik (public engagement) serta kesenjangan kualitas SDM di tiap wilayah.
"Ruang demokrasi itu tidak sekedar ada di TPS, ruang demokrasi itu ada di handphone, ada di laptop. Oleh karena itu, pengawasan siber harus merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota," tegasnya.
Acara evaluasi ini turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI, akademisi, serta praktisi media. Lolly berharap masukan dari berbagai pihak eksternal dapat membantu humas Bawaslu dalam beradaptasi dengan perubahan zaman.
"Bawaslu akan terlihat baik jika humasnya bisa memberitakan yang baik. Halaman rumah Bawaslu harus baik supaya orang mau datang dan merasakan manfaat atas kehadiran serta kinerja Bawaslu," demikian Lolly menutup.
