Berita

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, M. Kholid. (Foto: Dok PKS)

Politik

Gubernur Baru BI Harus Bereskan Tiga PR Besar

RABU, 26 AGUSTUS 2026 | 19:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Terdapat tiga isu strategis yang perlu menjadi perhatian calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, M. Kholid, dalam Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2026.

Pertama, Kholid mempertanyakan perhatian terhadap pengembangan ekonomi syariah dan industri halal dalam arah kebijakan BI. Menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang perlu diakselerasi.


“Kalau kita bicara tentang sumber pertumbuhan ekonomi baru, maka ekonomi syariah, keuangan syariah, industri halal itu adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menggerakkan ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi,” ujar Kholid.

Selanjutnya, Kholid menyoroti tingginya cost of fund yang dinilai masih menjadi hambatan bagi sektor riil. Ia menekankan pentingnya efektivitas transmisi kebijakan moneter agar kebijakan BI dapat dirasakan langsung oleh dunia usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Instrumen transmisi kebijakan moneter yang paling krusial itu adalah bagaimana Bank Sentral bisa menurunkan cost of fund secara efektif, sehingga transmisi kebijakan moneter itu dirasakan oleh sektor riil,” tegasnya.

Menurut Kholid, BI menghadapi dilema antara menjaga stabilitas nilai tukar dan pada saat yang sama berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta mandat pembangunan yang semakin luas. Karena itu, ia meminta Aida menjelaskan strategi untuk menjaga keseimbangan kedua kepentingan tersebut.

“Kita sering menghadapi dilema di tengah turbulensi ekonomi yang begitu luar biasa. Ketika Bank Sentral dipaksa untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar, tapi di saat yang sama dituntut untuk agar berkontribusi dengan mandat yang baru tersebut. Nah, bagaimana Aida bisa menjalankan peran itu?” kata Kholid.

Isu terakhir yang disoroti adalah sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Kholid menyatakan bahwa koordinasi kedua kebijakan memang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengarah pada fiscal dominance.

“Sinergi moneter dan fiskal dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai nanti terjadi apa yang disebut dengan fiscal dominance,” ujarnya.

Kholid mengingatkan bahwa risiko fiscal dominance tidak hanya berdampak pada tata kelola kebijakan ekonomi domestik, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi pasar global terhadap kredibilitas kebijakan moneter Indonesia. Karena itu, batas antara sinergi dan dominasi fiskal harus dijaga dengan jelas.

“Bagaimana kita mendorong pertumbuhan tapi di saat yang sama tidak menjadikan fiscal dominance yang dikhawatirkan oleh global market?” pungkas Kholid.

Kholid menegaskan, calon Deputi Gubernur Senior BI perlu memiliki kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas, pertumbuhan, dan kredibilitas kebijakan moneter. Menurutnya, BI harus mampu menjawab kebutuhan ekonomi nasional tanpa mengorbankan independensi dan kepercayaan terhadap bank sentral.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya