Berita

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, M. Kholid. (Foto: Dok PKS)

Politik

Gubernur Baru BI Harus Bereskan Tiga PR Besar

RABU, 26 AGUSTUS 2026 | 19:02 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Terdapat tiga isu strategis yang perlu menjadi perhatian calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, M. Kholid, dalam Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2026.

Pertama, Kholid mempertanyakan perhatian terhadap pengembangan ekonomi syariah dan industri halal dalam arah kebijakan BI. Menurutnya, sektor tersebut memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang perlu diakselerasi.


“Kalau kita bicara tentang sumber pertumbuhan ekonomi baru, maka ekonomi syariah, keuangan syariah, industri halal itu adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menggerakkan ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi,” ujar Kholid.

Selanjutnya, Kholid menyoroti tingginya cost of fund yang dinilai masih menjadi hambatan bagi sektor riil. Ia menekankan pentingnya efektivitas transmisi kebijakan moneter agar kebijakan BI dapat dirasakan langsung oleh dunia usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Instrumen transmisi kebijakan moneter yang paling krusial itu adalah bagaimana Bank Sentral bisa menurunkan cost of fund secara efektif, sehingga transmisi kebijakan moneter itu dirasakan oleh sektor riil,” tegasnya.

Menurut Kholid, BI menghadapi dilema antara menjaga stabilitas nilai tukar dan pada saat yang sama berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta mandat pembangunan yang semakin luas. Karena itu, ia meminta Aida menjelaskan strategi untuk menjaga keseimbangan kedua kepentingan tersebut.

“Kita sering menghadapi dilema di tengah turbulensi ekonomi yang begitu luar biasa. Ketika Bank Sentral dipaksa untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar, tapi di saat yang sama dituntut untuk agar berkontribusi dengan mandat yang baru tersebut. Nah, bagaimana Aida bisa menjalankan peran itu?” kata Kholid.

Isu terakhir yang disoroti adalah sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Kholid menyatakan bahwa koordinasi kedua kebijakan memang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengarah pada fiscal dominance.

“Sinergi moneter dan fiskal dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai nanti terjadi apa yang disebut dengan fiscal dominance,” ujarnya.

Kholid mengingatkan bahwa risiko fiscal dominance tidak hanya berdampak pada tata kelola kebijakan ekonomi domestik, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi pasar global terhadap kredibilitas kebijakan moneter Indonesia. Karena itu, batas antara sinergi dan dominasi fiskal harus dijaga dengan jelas.

“Bagaimana kita mendorong pertumbuhan tapi di saat yang sama tidak menjadikan fiscal dominance yang dikhawatirkan oleh global market?” pungkas Kholid.

Kholid menegaskan, calon Deputi Gubernur Senior BI perlu memiliki kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas, pertumbuhan, dan kredibilitas kebijakan moneter. Menurutnya, BI harus mampu menjawab kebutuhan ekonomi nasional tanpa mengorbankan independensi dan kepercayaan terhadap bank sentral.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Keputusan Pemerintah Batasi Ekspor Gas ke Singapura Sangat Tepat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:57

IHSG, Selat Malaka dan Ujian Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:41

MKD Diminta Bersikap Tegas Sikapi Laporan Dugaan KDRT Anggota Dewan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01:20

Singapura, Dino Patti Djalal dan Opini Sesat

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:45

Bareskrim Tahan WN Taiwan Manajer Kapal Pengangkut 1 Ton Ketamin

Selasa, 27 Oktober 2026 | 00:26

Haji Isam dan Kutukan Demokrasi Mahal

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:50

Kinerja Sektor Hukum Era Prabowo-Gibran Makin Bertaring

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:24

Temui Mendikdasmen, DPR Minta Gerakan Lawan Bullying Diperkuat Lintas Sektor

Senin, 26 Oktober 2026 | 23:09

Balas Singapura! Bahlil Bakal Bangun PLTN di Batam

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:18

Pelabuhan Sabang Didorong jadi Hub Internasional yang Ramah Lingkungan

Senin, 26 Oktober 2026 | 22:17

Selengkapnya